Kompas.com - 24/11/2016, 07:56 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berkampanye di Pulomas Barat, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaCalon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berkampanye di Pulomas Barat, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa kampanye pilkada 2017, para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta mengumbar janji untuk mensejahterakan warga Ibu Kota, tak terkecuali calon gubernur DKI nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Hanya saja, untuk merealisasikan janji itu, Ahok tidak akan memberi bantuan dalam bentuk tunai kepada warga. Menurut Ahok, konsep yang akan diangkat adalah keadilan sosial bukan bantuan sosial.

"Dalam teori kami sederhana saja. Lima kebutuhan ini harus dijalankan; jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transpor, dan sembako," kata Ahok di sela-sela kampanyenya di Pulomas Barat, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

Jika semua kebutuhan tersebut terpenuhi, Ahok mengklaim kesejahteraan warga akan terwujud. Salah satu caranya adalah dengan membuka pasar perkulakan.

Dia menyebut, PD Pasar Jaya akan membuka pasar perkulakan yang menjual bahan pokok sesuai harga distributor pada Desember mendatang. Masyarakat yang berpenghasilan sesuai upah minimum provinsi (UMP) dapat membeli kebutuhan di sana.

Gubernur petahana itu menyebut bahwa akan ada dua pasar perkulakan yang dibuka tahun ini.

"Konsep kami sederhana, orang enggak butuh gaji besar, selama biaya hidup murah. Kalau ada yang dapat gaji Rp 5 juta, biaya hidup Rp 4,9 juta atau gaji Rp 3 juta tapi biaya hidup cuma Rp 2,5 juta, saya pasti pilih dapat gaji Rp 3 juta. Ini masyarakat yang perlu dibantu," kata Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia berjanji, beberapa warga yang termasuk kurang mampu akan digratiskan naik bus transjakarta. Mereka yang tergolong kelompok itu antara lain lansia, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun, dan pegawai kontrak berpenghasilan UMP. Syaratnya, mereka harus memiliki rekening Bank DKI.

"Supaya biaya hidupnya murah, dari situ dia bisa hemat Rp 300 ribuan. Kalau kamu sewa rumah, bayar Rp 750-800 ribu per bulan, jadi Rp 450.000. Naik bus enggak bayar, kesehatan juga ditanggung," kata Ahok.

Untuk urusan usaha, jika menjadi gubernur, Ahok akan menawarkan bisnis kepada warga. Pembagian keuntungannya, 80:20 (persen). (Sebanyak) 80 persen untuk warga dan 20 persen untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Megapolitan
Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Megapolitan
Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Megapolitan
Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Megapolitan
Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Megapolitan
Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Megapolitan
Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Megapolitan
Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Megapolitan
21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

21 Hari Berlalu, Polisi Masih Selidiki Kasus 5 Orang Tewas di Gorong-gorong Cipondoh

Megapolitan
Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Pohon Tumbang di Palmerah, Timpa Motor dan Warung

Megapolitan
Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Viral Spanduk Lapor Polisi jika Diminta Uang Parkir di Indomaret, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Komisi A DPRD DKI Minta Inspektorat Selidiki Pinjaman Rp 264,5 Kelurahan Duri Kepa

Megapolitan
Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Tarif Tes PCR di Soekarno-Hatta Rp 275.000 untuk Hasil Keluar Setelah 3 Jam dan 24 Jam

Megapolitan
Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Pemkot Tangsel Mulai Uji Coba Pembukaan Kolam Renang, Pengunjung Maksimal 25 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.