Kompas.com - 24/11/2016, 10:11 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam apel saber pungli di lapangan Monas, Kamis (24/11/2016). Jessi CarinaPlt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Plt Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih dalam apel saber pungli di lapangan Monas, Kamis (24/11/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah selesai disusun, Pemprov DKI akan mengalami perampingan jumlah pengawai negeri sipil (PNS) dan perubahan besar struktur organisasi. Bisa saja nanti akan ada banyak pejabat yang turun jabatan karena perombakan itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, berharap perubahan itu tidak menimbulkan masalah.

"Kami berharap perubahan organisasi ini enggak membawa gejolak yang berarti," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (24/11/2016).

Tujuan perubahan ietu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien. Dia juga berharap perubahan organisasi bisa membawa semangat baru bagi Pemprov DKI.

(Baca: Tahun Baru 2017, Ada Perampingan PNS DKI dan Perombakan SKPD)

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, Agus Suradika, menjelaskan tujuan perombakan organisasi untuk membuat struktur organisasi lebih ramping dan efisien.

"Organisasi itu kalau sudah terlampau gemuk kan susah jalan. Kami mau yang cocok dengan kebutuhan Jakarta, bisa merespons dan melayani lebih cepat," kata Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan mengalami penggabungan dan pemisahan setelah raperda ini sah menjadi perda.

Misalnya Dinas Penataan Kota DKI nantinya akan diubah menjadi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI akan diubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Dinas Pelayanan Pajak DKI akan masuk dalam sub urusan penunjang bidang keuangan. Sehingga nomenklaturnya akan berubah dari dinas menjadi badan yang melaksanakan urusan pemerintah bidang keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga akan dipecah.

Dengan dirombaknya organisasi perangkat daerah, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan ada perampingan PNS. Dia mengatakan perampingan PNS bisa mencapai 10 hingga 15 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

UPDATE 23 Oktober: Ada 116 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Ancol Sediakan Kantong Parkir untuk Pengunjung dengan Pelat Kendaraan Tak Sesuai Ganjil Genap

Megapolitan
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Ancol, Jumlah Pengunjung Meningkat

Megapolitan
Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Tak Sejalan dengan Dishub DKI, Polisi Tetapkan Motor Kena Aturan Ganjil Genap di Tempat Wisata

Megapolitan
Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Boleh Masuk Ancol, Anak-anak Asyik Bermain Pasir dan Berlarian di Kawasan Pantai

Megapolitan
Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Pemkot Belum Setor Naskah Akademik, Perda Kota Religius Depok Terancam Ditunda Pembahasannya

Megapolitan
Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Taman Margasatwa Ragunan Kembali Dibuka, Pengunjung Capai 4.901 Orang

Megapolitan
Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Tak Sesuai Aturan Dishub, Motor Juga Kena Ganjil Genap di Kawasan Ancol

Megapolitan
Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Satpol PP Gerebek Rumah Kos dan Hotel di Tangerang, 4 Perempuan dan 4 Pasangan Bukan Suami Terjaring Razia

Megapolitan
Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Naskah Akademik Tak Kunjung Disetor ke DPRD, Pemkot Depok Sembunyi-sembunyi soal Perda Kota Religius?

Megapolitan
Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Keceriaan dan Senyum Lebar Pedagang Kelinci Sambut Wisata Ragunan Dibuka Lagi...

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Hari Pertama Dibuka, Ragunan Dikunjungi Ribuan Warga, Banyak Orangtua Bawa Anaknya Berwisata

Megapolitan
Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Mayat Tanpa Identitas Terbungkus Kain Ditemukan di Bantaran KBT Cilincing

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Polisi Akan Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Rachel Vennya Kabur dari Karantina

Megapolitan
Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Polisi Panggil Rachel Vennya Terkait Nopol RFS Senin 25 Oktober

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.