Program Rp 1 M Per RW Milik Agus Dinilai Akan Ditolak DPRD DKI dan Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, mengatakan program bantuan langsung Rp 1 miliar per RW milik pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni sulit diwujudkan.

Jika Agus dan Sylvi menang pilkada dan jadi kepala daerah di Jakarta, program ini harus melalui serangkaian proses sebelum terwujud. Salah satunya adalah proses pembahasan anggaran dengan DPRD DKI.

"DPRD pasti akan bertanya output pembangunan tak terukur macam apa yang akan dicapai?" ujar Bestari kepada Kompas.com, Senin (28/11/2016).

Bestari merupakan tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, biasanya program yang masuk dalam APBD DKI memiliki output yang terukur dan pertanggungjawaban yang jelas.

Selama Basuki dan Djarot memimpin, DPRD DKI sering mengkritisi berbagai program eksekutif yang dinilai tidak jelas output-nya. Beberapa program yang memiliki risiko tinggi juga selalu dibedah habis-habisan.

Sebut saja ketika Pemprov DKI ingin melakukan swakelola terhadap TPST Bantargebang. DPRD DKI membuat rapat khusus untuk membahas program tersebut sebelum akhirnya menyetujui.

Bestari mengatakan, program semacam ini pasti juga akan sulit mendapat persetujuan DPRD DKI. Kalaupun disetujui, masih ada satu tahap lagi yaitu evaluasi dari Kemendagri. Bestari mengatakan belum tentu Kemendagri menyetujui program itu.

"Rasanya akan sangat sulit untuk dapat disetujui oleh DPRD maupun Kemendagri," ujar Bestari.

Memang, di DPRD DKI ada 4 partai pendukung Agus dan Sylvi yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Namun, dia mengatakan, selama ini anggota DPRD dari semua fraksi selalu kritis terhadap sebuah program. Meski program tersebut datang dari gubernur yang mereka dukung.

Sebagai contoh, kata Bestari, dia tidak jarang mengkritisi program Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok selama rapat banggar.

"Anggota DPRD itu sekarang sangat kritis terhadap program-program kerja yang nyeleneh," ujar Bestari.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa program ini tidak rasional. Dia berharap tidak ada program yang tidak masuk akan tetapi dipaksakan masuk dalam APBD DKI nanti.

"Sebaiknya dipilih program lainnya yang lebih masuk akal dan akhirnya membuat masyarakat umum di Jakarta lebih sejahtera dan lebih pintar lagi," ujar dia.