Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2016, 10:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, mengatakan program bantuan langsung Rp 1 miliar per RW milik pasangan Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni sulit diwujudkan.

Jika Agus dan Sylvi menang pilkada dan jadi kepala daerah di Jakarta, program ini harus melalui serangkaian proses sebelum terwujud. Salah satunya adalah proses pembahasan anggaran dengan DPRD DKI.

"DPRD pasti akan bertanya output pembangunan tak terukur macam apa yang akan dicapai?" ujar Bestari kepada Kompas.com, Senin (28/11/2016).

Bestari merupakan tim sukses pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, biasanya program yang masuk dalam APBD DKI memiliki output yang terukur dan pertanggungjawaban yang jelas.

Selama Basuki dan Djarot memimpin, DPRD DKI sering mengkritisi berbagai program eksekutif yang dinilai tidak jelas output-nya. Beberapa program yang memiliki risiko tinggi juga selalu dibedah habis-habisan.

Sebut saja ketika Pemprov DKI ingin melakukan swakelola terhadap TPST Bantargebang. DPRD DKI membuat rapat khusus untuk membahas program tersebut sebelum akhirnya menyetujui.

Bestari mengatakan, program semacam ini pasti juga akan sulit mendapat persetujuan DPRD DKI. Kalaupun disetujui, masih ada satu tahap lagi yaitu evaluasi dari Kemendagri. Bestari mengatakan belum tentu Kemendagri menyetujui program itu.

"Rasanya akan sangat sulit untuk dapat disetujui oleh DPRD maupun Kemendagri," ujar Bestari.

Memang, di DPRD DKI ada 4 partai pendukung Agus dan Sylvi yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Namun, dia mengatakan, selama ini anggota DPRD dari semua fraksi selalu kritis terhadap sebuah program. Meski program tersebut datang dari gubernur yang mereka dukung.

Sebagai contoh, kata Bestari, dia tidak jarang mengkritisi program Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok selama rapat banggar.

"Anggota DPRD itu sekarang sangat kritis terhadap program-program kerja yang nyeleneh," ujar Bestari.

Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa program ini tidak rasional. Dia berharap tidak ada program yang tidak masuk akan tetapi dipaksakan masuk dalam APBD DKI nanti.

"Sebaiknya dipilih program lainnya yang lebih masuk akal dan akhirnya membuat masyarakat umum di Jakarta lebih sejahtera dan lebih pintar lagi," ujar dia.

Kompas TV Paparkan Visi Misi, Agus Yakin Ekonomi DKI Meningkat
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Soal Gaji Marbut Masjid, Tamin: Alhamdulillah, yang Penting Bersyukur

Megapolitan
KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

KPU DKI Buka Pendaftaran Cagub Independen Mulai 5 Mei 2024, Syaratnya KTP Warga Pendukung

Megapolitan
15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

15 Remaja di Depok Gagal Tawuran, Langsung Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di DKI Jakarta Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Depok Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Ponsel Jemaah Sering Ketinggalan, Marbut Masjid Al Jabr: Kalau Saya yang Temukan, Pasti Aman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara 'Online'

Polisi Tangkap Pasutri di Tangerang yang Tawarkan Prostitusi Anak secara "Online"

Megapolitan
F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

F-Gerindra DKI Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis dan Pertahankan KJMU

Megapolitan
Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Pengedar Gagal Selundupkan Narkoba di PN Depok karena Ketahuan Petugas

Megapolitan
Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Polisi Kerahkan 3.355 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU RI

Megapolitan
Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Pengadilan Sita Narkoba yang Diselundupkan Ahmad Syahroni ke PN Depok Pakai Nasi dan Gorengan

Megapolitan
Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Pencuri Brankas Rumah di Ciracas Tersenyum Usai Beraksi, Terekam CCTV

Megapolitan
Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Tarif Tol Jakarta-Yogyakarta untuk Mudik Lebaran 2024

Megapolitan
Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Geledah Klinik Dokter Gadungan di Bekasi, Polisi Sita Jas Dokter dan Obat-obatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com