Kompas.com - 28/11/2016, 16:55 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua orang dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa kasus pencucian uang, Mohamad Sanusi, untuk menjadi saksi meringankan di pengadilan. Awalnya, kuasa hukum ingin membawa 4 orang saksi, tetapi hanya 2 saksi yang bersedia.

"Saksi yang kami hadirkan hanya dua orang," kata kuasa hukum Sanusi, Maqdir Ismail, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (28/11/2016).

Dua orang saksi tersebut adalah Paulus dan Edwin. Maqdir mengatakan dua orang tersebut akan menyampaikan kegiatan Sanusi sebagai salah satu direktur PT Citicon Mitra Tanahabang.

"Paulus bekerja di bagian legal, Edwin bekerja di marketing," kata Maqdir.

Mohamad Sanusi menjadi terdakwa kasus pencucian uang sebesar Rp 45 miliar. Jaksa penuntut umum menyimpulkan ada pencucian uang dengan melihat banyaknya aset mantan anggota DPRD DKI itu yang tidak sesuai dengan pendapatan Sanusi per bulan.

Dalam dakwaan, aset-aset yang diduga bersumber dari hasil pencucian uang adalah tanah dan bangunan di Jalan Musholla, Kramat Jati, yang dijadikan kanto "Mohamad Sanusi Center", dua unit apartemen Thamrin Executive Residence, tanah dan bangunan di Perumahan Vimala Hills Villa and Resort Cluster Alpen, satu unit apartemen di Jalan MT Haryono, dua unit apartemen Callia, satu unit apartemen di Residence 8 Senopati, tanah dan bangunan di Perumahan Permata Regency, tanah dan bangunan di Jalan Saidi 1 Cipete Utara, mobil Audi A5 2.0 TFSI AT tahun 2013, mobil Jaguar tipe XJL 3.0 V6 A/T tahun 2013.

Beberapa dari aset tersebut diketahui dibayar oleh Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, Danu Wira. PT Wirabayu Pratama merupakan perusahaan rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta. Sanusi merupakan mantan ketua Komisi D di DPRD DKI. Mitra kerja Komisi D antara lain adalah Dinas Tata Air.

Fakta-fakta itulah yang membuat jaksa menduga bahwa sejumlah aset Sanusi didapatkan dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air yang diberikan dalam bentuk harta untuk menyamarkan asal usul aset.

Sanusi juga menjadi terdakwa kasus suap raperda reklamasi. Dalam kasus itu, dia didakwa telah menerima suap Rp 2 miliar untuk melancarkan raperda reklamasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

PPKM di Jakarta Jadi Level 1 Lagi, Wagub Ariza: Kita Bersyukur

Megapolitan
Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Pemkot Tangsel Imbau Masyarakat Bawa Alat Ibadah Sendiri Saat Shalat Idul Adha

Megapolitan
3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

3 Ustaz Tersangka Kasus Pemerkosaan di Pesantren Depok, Keluar Asrama Sejak 2021

Megapolitan
Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Lapas Bulak Kapal Bekasi Kembali Perbolehkan Kunjungan Tatap Muka Setelah 2 Tahun Pandemi Covid-19

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Mobil Tabrak Separator Busway, Diduga Hilang Kendali Saat Tertinggal Iring-iringan Pengantar Jenazah

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Sakit Hati Ditegur, Seorang Teknisi Hujamkan Katana ke Kepala TU SMA Unggulan di Jakarta Timur

Megapolitan
PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

PPKM di Jabodetabek Kembali ke Level 1, Kemendagri Sebut Ada Tren Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
Mendadak Balik Arah Aturan PPKM Jakarta, Pelonggaran Pembatasan dan Dalih Lewati Puncak Pandemi

Mendadak Balik Arah Aturan PPKM Jakarta, Pelonggaran Pembatasan dan Dalih Lewati Puncak Pandemi

Megapolitan
Parkir Liar Kerap Bikin Macet, Polisi Akan Tindak Tegas Siapa Pun Pelanggarnya

Parkir Liar Kerap Bikin Macet, Polisi Akan Tindak Tegas Siapa Pun Pelanggarnya

Megapolitan
Curi Motor di Jakasampurna Bekasi, Pelaku Malah Tinggalkan Motornya di Tempat Pencurian

Curi Motor di Jakasampurna Bekasi, Pelaku Malah Tinggalkan Motornya di Tempat Pencurian

Megapolitan
Pria Terkapar Berlumuran Darah di Gang Sempit Tambora, Polisi: Warga Dengar Suara Cekcok

Pria Terkapar Berlumuran Darah di Gang Sempit Tambora, Polisi: Warga Dengar Suara Cekcok

Megapolitan
Pemulung Korban Penganiayaan Disebut Kerap Tidur di Trotoar Jalan Gatot Subroto

Pemulung Korban Penganiayaan Disebut Kerap Tidur di Trotoar Jalan Gatot Subroto

Megapolitan
Pemulung Ditemukan Tergeletak Bersimbah Darah di Trotoar Jalan Gatot Subroto, Diduga Dikeroyok 2 Orang

Pemulung Ditemukan Tergeletak Bersimbah Darah di Trotoar Jalan Gatot Subroto, Diduga Dikeroyok 2 Orang

Megapolitan
Pengelola Transportasi dan Ruang Publik di DKI Jakarta Dinilai Abaikan Prokes Covid-19

Pengelola Transportasi dan Ruang Publik di DKI Jakarta Dinilai Abaikan Prokes Covid-19

Megapolitan
22 Nama Jalan di Jakarta Diganti, Disdukcapil DKI: 959 e-KTP Sedang dalam Proses Pergantian Alamat

22 Nama Jalan di Jakarta Diganti, Disdukcapil DKI: 959 e-KTP Sedang dalam Proses Pergantian Alamat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.