Ahok Ingin Dana Hibah Bamus Betawi Diaudit

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin dana hibah yang selama ini diberikan ke Badan Musyawarah Betawi diaudit. Tujuannya agar diketahui untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Menurut Ahok, selama ini dana hibah untuk Bamus Betawi tidak pernah diaudit. Hal itu menjadi salah satu alasannya mencoret pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi.

"Saya mau tanya pernah enggak ada audit ormas pakai uang untuk apa selama ini hibah bertahun-tahun. Saya tidak mau jadi pejabat hibah ke ormas-ormas demi mendapatkan suara," kata Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

(Baca: Bamus Betawi, Politik Praktis, dan Polemik Dana Hibah...)

Selama ini, Bamus Betawi diketahui menerima dana hibah sebesar Rp 5 miliar setiap tahun. Ahok menilai selama ini kegiatan yang tampak dilakukan Bamus Betawi hanyalah mengadakan Lebaran Betawi.

Bagi Ahok, penyelenggaraan Lebaran Betawi sebenarnya bisa dilakukan oleh dinas terkait.

"Kalau alasannya ingin hubungan baik, kami rasa dalam penganggaran tidak ada hubungan baik. Kalau hubungan baik saya tidak ada berantem dengan DPRD soal UPS. Saya tidak kompromi ketika uang dipakai tidak tepat," ucap Ahok.

(Baca: Sumarsono Anggarkan Hibah untuk Bamus Betawi, Ahok Dulu Hentikan Itu)

Saat masih aktif sebagai gubernur, Ahok mencoret alokasi anggaran untuk Bamus Betawi dalam APBD 2017. Namun saat ia cuti kampanye, anggaran untuk Bamus Betawi ternyata dimasukkan kembali oleh Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono.

Ahok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Sumarsono. Ia menganggap mencoret anggaran hibah tersebut sudah tepat.