Dugaan Politisasi dalam Program Vaksinasi Kanker Serviks

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjalankan program Kementerian Kesehatan untuk memberi vaksin Human Papillomavirus (HPV) kepada anak-anak secara gratis. Vaksin itu diberikan untuk mengantisipasi kanker serviks.

Adapun latar belakang pelaksanaan program itu disebabkan karena kanker serviks merupakan kanker paling mematikan nomor dua setelah kanker payudara. Penyebabnya disebabkan karena kuman dan virus HPV sehingga perlu dicegah.

Di Indonesia tiap 1 jam ada 33 perempuan yang meninggal karena kanker serviks. Hanya saja, realisasi program ini terganggu.

Banyak informasi beredar melalui pesan berantau terkait program tersebut. Bahkan informasi yang beredar tersebut bernuansa politis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pesan tersebut, disebutkan Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama memiliki niat terselubung dalam menjalankan program ini.

Selain itu, disebutkan pemberian vaksin HPV kepada anak-anak usia SD dapat menyebabkan menopause dini. Disebutkan pula, Amerika Serikat dan Inggris sudah tak lagi memberikan vaksin HPV ke masyarakat.

Ketua Umum Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia Prof. Dr. Andrijono, Sp.OG (K) menampik pemberian vaksin HPV kepada anak-anak menyebabkan menopause dini.

"Tidak.. Tidak.. Tidak. Kami klarifikasi, enggak ada menopause, tidak ada hubungan vaksinasi dengan menopause," kata Andrijono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/11/2016).

(Baca: Alasan Vaksin Pencegahan Kanker Serviks Diberikan kepada Anak SD )

Dia mengatakan, pemberian vaksin ini hanya menyebabkan efek samping ringan, yakni sakit atau bengkak di bagian tubuh yang disuntik.

Ringannya efek samping ini karena vaksin berisi kulit atau cangkang dari virus HPV. Protein yang disuntikkan ke dalam tubuh akan menyebar ke serviks dan vagina sehingga membuat reaksi antibodi.

"Vaksin ini relatif aman dan bisa dikembangkan menjadi vaksinasi nasional. Di negara lain juga sudah lebih dahulu melakukan vaksin HPV," kata Andrijono.

Bantahan serupa juga diungkapkan oleh dokter dari Rumah Sakit Hermina Jakarta Timur yang juga Satgas Imunisasi PP IDAI, Jose RL Batubara.

"Sekarang kami baru mencoba (vaksinasi) di DKI Jakarta, karena yang memiliki dana dan kesiapan paling siap dibanding daerah lainnya. Tapi kenapa diributin, mestinya didukung dong," kata Jose.

Program gratis

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto menjelaskan, tingginya angka perempuan yang meninggal akibat kanker serviks membuat pemerintah pusat memutuskan melakukan vaksinasi HPV. Kementerian Kesehatan sudah merancang program sejak beberapa tahun lalu.

"Di Indonesia dan dilakukan pertama kali di Badung, Bali, tapi privat (tidak dibiayai APBN). Pembiayaan APBN pertama kali dicoba di DKI Jakarta," kata Koesmedi.

Program ini sudah mulai dilaksanakan di Jakarta awal Oktober 2016. Targetnya, sebanyak 75.000 siswi kelas V SD yang dapat divaksin tahun ini.

Pada tahun depan, Dinkes DKI Jakarta menargetkan 150.000 siswi kelas v dan VI SD dapat divaksin HPV. Siswi yang mendapat vaksin adalah siswi kelas V SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan panti asuhan.

Adapun vaksin HPV bagi siswi kelas V SD dibiayai menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 10 miliar.

"Dana dari pemerintah pusat hanya vaksinnya saja. Dalam vaksinasi, tentunya ada dukungan operasional di 44 puskesmas melalui dana BLUD (dari APBD DKI) sebesar Rp 1,1 miliar," kata Koesmedi.

(Baca: Harga Vaksin Kanker Serviks Bisa Capai Rp 1,2 Juta)

Program ini dilaksanakan bersamaan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Biasanya, BIAS dilaksanakan tiap Agustus.

Namun, tahun ini, vaksin dilaksanakan pada Oktober. Setiap anak, akan mendapatkan dua dosis. Satu dosis diberikan saat kelas V dan satu dosis berikutnya akan diberikan saat kelas VI.

Vaksin diberikan mulai 4 Oktober 2016, dan dosis kedua, akan diberikan pada Agustus 2017.

Multifungsi vaksin HPV

Andrijono menjelaskan, vaksin HPV tergolong mahal. Sekali suntik, tiap orang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 800.000 hingga 1 juta.

Jika vaksin baru diberikan saat usia SMP atau SMA, maka harus diberi dosis tiga kali. Sementara jika vaksin diberikan pada anak usia SD, hanya membutuhkan dua kali dosis.

"Vaksinasi anak sekolah kelas 5 SD, proteksi 15 tahun. Diperkirakan antibodi flat, tidak perlu tambahan booster (vaksin tambahan), karena antibodinya bagus," kata Andrijono.

Meski demikian, kata dia, vaksin HPV ini multifungsi. Selain dapat mencegah kanker serviks, vaksinasi ini juga dapat mencegah kanker kemaluan luar, kanker vagina, kanker dubur, kanker mulut, dan kanker lidah.

Indonesia, kata dia, tergolong terlambat melaksanakan vaksinasi HPV. Sebab, 64 negara lain sudah memberikan vaksin HPV gratis kepada anak-anak.

Selain itu, ada negara-negara yang menjadikan vaksinasi kanker serviks sebagai program imunisasi nasional. Seperti Amerika Serikat, Australia, Malaysia, Srilanka, dan lain-lain.

Kini, Amerika Serikat sudah tak melaksanakan vaksinasi itu karena angka penderita kanker serviks terus berangsur menurun.

"Melalui vaksinasi ini, risiko terkena kanker serviks menjadi mengecil. Risikonya tinggal 30 persen, karena 70 persennya sudah teratasi," kata Andrijono.

Adapun distribusi vaksin resmi harus melewati beberapa tahap. Dari pabrik Biofarma, vaksin dibawa dengan kendaraan menuju tempat penyimpanan milik Kemenkes.

Dari Kemenkes, vaksin didistribusikan ke tempat penyimpanan milik dinas kesehatan provinsi. Selanjutnya, vaksin dibawa ke tempat penyimpanan dinas kesehatan kabupaten atau kota.

Kemudian, vaksin dibawa ke puskesmas yang ada di setiap daerah. Lalu, vaksin disebar ke sekolah-sekolah untuk diberikan ke siswi.