Kompas.com - 29/11/2016, 11:20 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak melemahkan penindakan terhadap pelanggarnya.

Menurut Boy, revisi UU tersebut justru memperluas jangkauan polisi untuk menindak pelanggar atau penyebar konten negatif.

"Karena, secara eksplisit bahwa mereka yang menggunggah konten-konten negatif tanpa disadari, atau disadari itu dapat dipersangkakan dengan UU ITE. Jadi, makin kuat," ujar Boy di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11/2016) malam.

Meski begitu, Boy mengakui revisi UU ITE membuat polisi tidak bisa langsung menahan pelaku sebelum ada keputusan pengadilan. Sebab, saat ini ancaman hukuman terhadap pelaku pelanggar UU ITE turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Dengan direvisinya UU ITE, saat ini polisi tidak bisa mewakili publik menjadi pelapor. Polisi saat ini harus menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan proses hukum karena UU ITE berubah dari delik umum menjadi delik aduan.

"Kalau kemarin penyidik bisa mewakili kepentingan publik menjadi pelapor langsung, sebelum jadi delik aduan tapi delik murni. Polri atas nama negara, atas nama publik bisa menyidik orang yang melakukan pelanggaran atas pencemaran nama baik. Nah sekarang Polri harus menunggu adanya laporan kepada pihak yang dirugikan," ucap Boy.

Namun, ia memastikan, laporan terkait UU ITE yang sudah masuk ke kepolisian tidak akan berlaku surut seiring dengan revisi UU tersebut.

"Oh tidak, (kasus) yang lama tetap jalan. Kan, ini ke depan, setelah diberlakukan baru berjalan," kata Boy.

(Baca: Komisi I: Pasal Hak untuk Dilupakan di UU ITE Akan Diperjelas dalam PP)

Revisi UU ITE berlaku mulai Senin 28 November 2016. Salah satu yang diubah adalah Pasal 27 ayat (3), yaitu pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Sementara Pasal 40 ayat 2a, pemerintah wajib mencegah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Pasal 40 ayat 2b adalah pemerintah berwenang memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Pasal ini masih menuai perdebatan.

Kompas TV Polisi Minta Masyarakat Hati-hati Gunakan Media Sosial
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Anak Peziarah yang Meninggal Kecelakaan di Ciamis: Saya Lihat Foto, Ibu Sudah Tergeletak...

Megapolitan
Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Tangisan Anak Iringi Pemakaman Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal di Ciamis...

Megapolitan
Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Rumah di Kemayoran Terbakar akibat Korsleting Listrik, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Tangis Pecah Saat Peziarah Korban Luka-luka Kecelakaan di Ciamis Tiba di Tangerang

Tangis Pecah Saat Peziarah Korban Luka-luka Kecelakaan di Ciamis Tiba di Tangerang

Megapolitan
Korban Luka-luka dalam Kecelakaan di Ciamis Akan Tiba di Tangerang Sore Ini

Korban Luka-luka dalam Kecelakaan di Ciamis Akan Tiba di Tangerang Sore Ini

Megapolitan
Rute KRL ke Jakarta Kota Dihapus 28 Mei, Penumpang dari Bekasi-Cikarang Mesti Transit di Manggarai

Rute KRL ke Jakarta Kota Dihapus 28 Mei, Penumpang dari Bekasi-Cikarang Mesti Transit di Manggarai

Megapolitan
Cerita Anak Peziarah Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis, Neneknya Selamat karena Beda Bus

Cerita Anak Peziarah Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis, Neneknya Selamat karena Beda Bus

Megapolitan
Rute KRL Bogor-Depok ke Sudirman-Tanah Abang Dihapus 28 Mei, Penumpang Harus Transit di Manggarai

Rute KRL Bogor-Depok ke Sudirman-Tanah Abang Dihapus 28 Mei, Penumpang Harus Transit di Manggarai

Megapolitan
Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis Telah Dimakamkan Minggu Siang

Peziarah Asal Tangerang yang Meninggal dalam Kecelakaan di Ciamis Telah Dimakamkan Minggu Siang

Megapolitan
Pesan PW Muhammadiyah DKI di Sisa Masa Jabatan Anies: Akhiri dengan Husnul Khotimah

Pesan PW Muhammadiyah DKI di Sisa Masa Jabatan Anies: Akhiri dengan Husnul Khotimah

Megapolitan
Anies Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Halalbihalal Muhammadiyah Jakarta

Anies Minta Maaf Tak Bisa Hadiri Halalbihalal Muhammadiyah Jakarta

Megapolitan
Dikabarkan Terima Lamaran Putrinya, Anies Batal Hadir Acara Halalbihalal Muhammadiyah

Dikabarkan Terima Lamaran Putrinya, Anies Batal Hadir Acara Halalbihalal Muhammadiyah

Megapolitan
Rute KRL Bogor dan Bekasi ke Jakarta Berubah Mulai 28 Mei, Ini Penjelasan DJKA

Rute KRL Bogor dan Bekasi ke Jakarta Berubah Mulai 28 Mei, Ini Penjelasan DJKA

Megapolitan
Rute KRL Commuterline Bogor dan Bekasi-Cikarang Alami Perubahan Mulai 28 Mei 2022

Rute KRL Commuterline Bogor dan Bekasi-Cikarang Alami Perubahan Mulai 28 Mei 2022

Megapolitan
Polisi Benarkan Rombongan Peziarah yang Kecelakaan di Ciamis Berasal dari Sukamulya Tangerang

Polisi Benarkan Rombongan Peziarah yang Kecelakaan di Ciamis Berasal dari Sukamulya Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.