Kompas.com - 29/11/2016, 11:20 WIB
Ilustrasi Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE). IstIlustrasi Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menilai, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak melemahkan penindakan terhadap pelanggarnya.

Menurut Boy, revisi UU tersebut justru memperluas jangkauan polisi untuk menindak pelanggar atau penyebar konten negatif.

"Karena, secara eksplisit bahwa mereka yang menggunggah konten-konten negatif tanpa disadari, atau disadari itu dapat dipersangkakan dengan UU ITE. Jadi, makin kuat," ujar Boy di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/11/2016) malam.

Meski begitu, Boy mengakui revisi UU ITE membuat polisi tidak bisa langsung menahan pelaku sebelum ada keputusan pengadilan. Sebab, saat ini ancaman hukuman terhadap pelaku pelanggar UU ITE turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Dengan direvisinya UU ITE, saat ini polisi tidak bisa mewakili publik menjadi pelapor. Polisi saat ini harus menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan proses hukum karena UU ITE berubah dari delik umum menjadi delik aduan.

"Kalau kemarin penyidik bisa mewakili kepentingan publik menjadi pelapor langsung, sebelum jadi delik aduan tapi delik murni. Polri atas nama negara, atas nama publik bisa menyidik orang yang melakukan pelanggaran atas pencemaran nama baik. Nah sekarang Polri harus menunggu adanya laporan kepada pihak yang dirugikan," ucap Boy.

Namun, ia memastikan, laporan terkait UU ITE yang sudah masuk ke kepolisian tidak akan berlaku surut seiring dengan revisi UU tersebut.

"Oh tidak, (kasus) yang lama tetap jalan. Kan, ini ke depan, setelah diberlakukan baru berjalan," kata Boy.

(Baca: Komisi I: Pasal Hak untuk Dilupakan di UU ITE Akan Diperjelas dalam PP)

Revisi UU ITE berlaku mulai Senin 28 November 2016. Salah satu yang diubah adalah Pasal 27 ayat (3), yaitu pasal penghinaan dan pencemaran nama baik, sanksi dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Sementara Pasal 40 ayat 2a, pemerintah wajib mencegah informasi dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang.

Pasal 40 ayat 2b adalah pemerintah berwenang memutus akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Pasal ini masih menuai perdebatan.

Kompas TV Polisi Minta Masyarakat Hati-hati Gunakan Media Sosial
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Titik di Tegal Alur Masih Banjir, Penyedotan Air Dilakukan di Malam Hari

Sejumlah Titik di Tegal Alur Masih Banjir, Penyedotan Air Dilakukan di Malam Hari

Megapolitan
Dari 1.000 KK, Hanya 15 Keluarga Korban Banjir di Kecamatan Benda yang Mengungsi

Dari 1.000 KK, Hanya 15 Keluarga Korban Banjir di Kecamatan Benda yang Mengungsi

Megapolitan
Pertanyakan Progres Laporannya, Korban Penipuan Apartemen di Jaksel Datangi Polda Metro Jaya

Pertanyakan Progres Laporannya, Korban Penipuan Apartemen di Jaksel Datangi Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Megapolitan
Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Megapolitan
Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Megapolitan
Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Megapolitan
Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Megapolitan
Warga Rangkapan Jaya Depok Temukan Jenazah Lansia di Kebun Belimbing

Warga Rangkapan Jaya Depok Temukan Jenazah Lansia di Kebun Belimbing

Megapolitan
Anggota Satlantas Jaktim Dilarikan ke RS Polri akibat Ditabrak Pemotor di Simpang PGC

Anggota Satlantas Jaktim Dilarikan ke RS Polri akibat Ditabrak Pemotor di Simpang PGC

Megapolitan
Komplotan Pencuri Beraksi di Komplek Deplu, Gasak 5 Spion Mobil Milik Warga

Komplotan Pencuri Beraksi di Komplek Deplu, Gasak 5 Spion Mobil Milik Warga

Megapolitan
Sempat Buron, Tiga Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD Akhirnya Ditangkap

Sempat Buron, Tiga Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI AD Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Puluhan Kilogram Gulungan Kulit Kabel Ditemukan di Saluran Air Jalan Bungur Raya

Puluhan Kilogram Gulungan Kulit Kabel Ditemukan di Saluran Air Jalan Bungur Raya

Megapolitan
Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Ditemukan oleh Adiknya yang Tidur di Dekatnya

Suami Bunuh Istri di Duren Sawit, Korban Ditemukan oleh Adiknya yang Tidur di Dekatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.