Ada "Polling" Pilkada DKI di Twitter @KPU_Jakarta, Ini Penjelasan KPU DKI

Kompas.com - 29/11/2016, 13:41 WIB
Ketua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2016). Nursita SariKetua KPU DKI Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Twitter yang memiliki username @KPU_Jakarta membuat polling mengenai Pilkada DKI 2017. Polling itu dibuat pada Senin (28/11/2016) pukul 18.20 WIB.

Hingga saat ini, polling dengan pertanyaan "Siapa di antara ketiga calon gubernur ini yang menjadi pilihan kamu sebagai warga Jakarta? Jangan salah pilih ya" itu sudah di-vote oleh 2.696 pengguna Twitter.

Polling tersebut menuai komentar dari para pengguna Twitter. Mereka mempertanyakan sikap KPU DKI Jakarta yang membuat polling.

"@KPU_Jakarta kok ngadain polling? Ini spt wasit sepakbola nyambi jd komentator," cuit Joko Triyono melalui akun @joktry.

Pengguna Twitter lainnya, @fariz1234, menulis, "@NasochiAchmad @KPU_Jakarta baru tau KPU ikutan bikin voting???? cc. @KPU_RI @kpu_dki." Dalam akunnya, Twitter @KPU_Jakarta menyebut akun tersebut non-official.

Penjelasan KPU DKI Jakarta

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, menuturkan, pihaknya tidak pernah membuat polling. Dia menyebut akun @KPU_Jakarta merupakan akun palsu.

“KPU DKI tidak pernah membuat polling apa pun, dan perlu saya tegaskan bahwa akun tersebut palsu. Official akun Twitter kita @kpu_dki," ujar Sumarno melalui keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (29/11/2016).

Sumarno menuturkan, saat ini, KPU DKI tengah mempelajari dan mempertimbangkan untuk melaporkan akun pembuat polling tersebut kepada pihak kepolisian. Hal itu dilakukan agar semua pihak tidak membuat dan menyebarkan kebenaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sumarno pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Akun tersebut dengan sengaja atau tanpa hak telah memanipulasi dan menyebarkan informasi seolah-olah informasi tersebut bersumber dari pihaknya," kata dia.

Sumarno mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan adanya polling tersebut ataupin informasi apa pun dari pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya di dunia maya.

Dia juga mempersilakan masyarakat untuk melaporkan informasi yang janggal terkait penyelenggaraan Pikada DKI melalui e-mail, media sosial, maupun langsung ke kantor KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

"KPU Provinsi DKI Jakarta akan selalu menjunjung prinsip integritas, netralitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 2017," ucap Sumarno.

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.