Masih Ada yang Kurang, Berkas Perkara Kasus Penghadangan Kampanye Djarot Dikembalikan JPU

Kompas.com - 29/11/2016, 13:48 WIB
Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016). Kompas.com/Robertus BelarminusCalon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersilaturahmi ke rumah tokoh Betawi, Haji Saman, di Jalan Haji Mading, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Namun, dalam kunjungan tersebut, kedatangan Djarot kembali mendapat penolakan. Rabu (9/11/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas perkara kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dikembalikan kejaksaan ke penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Berkas tersebut dikembalikan karena masih ada yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurut dia, penyidik telah melengkapi petunjuk yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam berkas tersebut.

"Iya benar (berkas dikembalikan) karena ada yang masih perlu ditambahi. Tapi sekarang penyidik sudah melengkapi itu," ujar Argo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/11/2016).

Argo menambahkan, JPU meminta penyidik menambahkan keterangan dari saksi-saksi dalam berkas perkara tersebut. Saksi yang diminta tersebut adalah saksi yang melihat langsung kejadian penghadangan kampanye Djarot saat di Kembangan Utara, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

"Hanya diminta untuk menambahkan keterangan dari saksi-saksi fakta yang sudah ada saja," ucap dia.

Polisi telah menangkap NS di rumahnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (22/11/2016) lalu sekitar pukul 15.00 WIB. NS merupakan penjual bubur di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. (Baca: Penghadangan Kampanye Dinilai Rugikan Masyarakat)

Kepada penyidik, NS mengaku menghadang kampanye Djarot karena membenci pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dinilai telah menistakan agama.

Akibat ulahnya, NS dijerat Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mengganggu Jalannya Kampanye dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp 6 juta.

Kompas TV Djarot Diperiksa terkait Penghadangan Kampanye
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Megapolitan
Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Megapolitan
Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Megapolitan
PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchage Mall

PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchage Mall

Megapolitan
Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Megapolitan
Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Megapolitan
Harga Tiket Formula E Diriyah yang Akan Jadi Rujukan Jakpro Mencapai Rp 70 Juta

Harga Tiket Formula E Diriyah yang Akan Jadi Rujukan Jakpro Mencapai Rp 70 Juta

Megapolitan
Jakpro Akan Studi Banding ke Diriyah Arab Saudi untuk Tentukan Harga Tiket Formula E

Jakpro Akan Studi Banding ke Diriyah Arab Saudi untuk Tentukan Harga Tiket Formula E

Megapolitan
Perhimpunan Guru Yakin Jumlah Sekolah yang Ditutup Akibat Covid-19 di Jakarta Lebih dari 90

Perhimpunan Guru Yakin Jumlah Sekolah yang Ditutup Akibat Covid-19 di Jakarta Lebih dari 90

Megapolitan
Gerombolan Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Cibubur, 1 Bawa Senjata Tajam

Gerombolan Siswa SD Ditangkap Saat Hendak Tawuran di Cibubur, 1 Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: Kami Mohon Pak Anies, Hentikan PTM 100 Persen

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: Kami Mohon Pak Anies, Hentikan PTM 100 Persen

Megapolitan
Pembangunan Lintasan Street Race di Kota Bekasi Memakan Waktu 3 Pekan

Pembangunan Lintasan Street Race di Kota Bekasi Memakan Waktu 3 Pekan

Megapolitan
Laporan terhadap Kuasa Hukum Jerinx Berlanjut, Adam Deni: Pintu Maaf Sudah Tertutup

Laporan terhadap Kuasa Hukum Jerinx Berlanjut, Adam Deni: Pintu Maaf Sudah Tertutup

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Pemkot Siapkan Tempat Isolasi

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Pemkot Siapkan Tempat Isolasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.