Masih Ada yang Kurang, Berkas Perkara Kasus Penghadangan Kampanye Djarot Dikembalikan JPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas perkara kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat dikembalikan kejaksaan ke penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Berkas tersebut dikembalikan karena masih ada yang perlu dilengkapi oleh penyidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan hal tersebut. Menurut dia, penyidik telah melengkapi petunjuk yang diminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam berkas tersebut.

"Iya benar (berkas dikembalikan) karena ada yang masih perlu ditambahi. Tapi sekarang penyidik sudah melengkapi itu," ujar Argo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/11/2016).

Argo menambahkan, JPU meminta penyidik menambahkan keterangan dari saksi-saksi dalam berkas perkara tersebut. Saksi yang diminta tersebut adalah saksi yang melihat langsung kejadian penghadangan kampanye Djarot saat di Kembangan Utara, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

"Hanya diminta untuk menambahkan keterangan dari saksi-saksi fakta yang sudah ada saja," ucap dia.

Polisi telah menangkap NS di rumahnya di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (22/11/2016) lalu sekitar pukul 15.00 WIB. NS merupakan penjual bubur di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. (Baca: Penghadangan Kampanye Dinilai Rugikan Masyarakat)

Kepada penyidik, NS mengaku menghadang kampanye Djarot karena membenci pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena dinilai telah menistakan agama.

Akibat ulahnya, NS dijerat Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mengganggu Jalannya Kampanye dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak Rp 6 juta.