"Kasus Dugaan Penistaan Agama Jadi Beban Elektoral bagi Ahok-Djarot"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi beban elektoral bagi pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Beban itu berdampak terhadap penurunan elektabilitas pasangan calon petahana tersebut.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika, ada beberapa faktor masyarakat tidak memilih Ahok.

Dari 521 responden yang bukan pemilih Ahok, 17,1 persen di antaranya tidak memilih Ahok karena bicaranya yang kasar, 15,1 persen karena berbeda agama, 6 persen karena kasus penistaan agama, dan 5 persen yang tidak memilih karena menilai Ahok arogan.

(Baca juga: Meski Kini Menurun, Elektabilitas Ahok-Djarot Diyakini Meningkat pada Januari)

Sementara itu, responden yang tidak menjawab sebesar 56 persen. Yunarto berpendapat, faktor bicara kasar, beda agama, dan penistaan agama saling berkaitan dengan kasus Ahok saat ini.

"Yang kalau dicampur faktor primordial karena penistaan agama, angka itu tidak kecil, itu 17,1 persen plus (ditambah), 15,1 persen plus 6 persen. Itu bukan angka kecil yang membuat efeknya kemudian menjadi besar," kata Yunarto di kantor Charta Politika, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016).

Berdasarkan survei Charta Politika, elektabilitas Ahok-Djarot berada di urutan kedua dengan angka 28,9 persen dalam pertanyaan bila Pilkada DKI Jakarta 2017 dilakukan hari ini.

Posisi Ahok-Djarot ini berada di bawah Agus Harimurti-Sylviana Murni dengan perolehan 29,5 persen.

Oleh karena itu, Yunarto mengatakan bahwa ia tidak sependapat bila ada peneliti yang mengatakan masyarakat Jakarta rasional dan tidak mungkin ada faktor primordialisme.

Menurut dia, faktor tersebut masih ada di Indonesia. Bahkan, kata dia, di negara maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat pun masih ada faktor primordialisme.