Kompas.com - 29/11/2016, 15:56 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta akan merampungkan pembelian lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada awal Desember mendatang.

"Sudah ada surat pernyataan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa lahannya sudah bisa dibeli," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin, Selasa (29/11/2016).

Setelah ada surat rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, akan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Dengan demikian, status tanah sudah selesai dan dapat segera dibayar.

"Proses selanjutnya, ada di lembaran ketiga, yaitu terkait pembayaran rekognisi. Ini lagi dicek karena belum jelas maksudnya, kami konsultasi terus dengan BPN," kata Djafar.

(Baca juga: Pembelian Lahan Eks Kedubes Inggris Pengaruhi Target Penambahan RTH di Jakarta)

Ia mengakui, banyak hambatan dalam pembelian lahan bekas Kedubes Inggris ini, salah satunya terkait sertifikat lahan tersebut.

Sebab, sertifikat lahan itu diterbitkan sejak 1960, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang.

"Jadi jenis sertifikatnya lama, berbeda dengan surat sertifikat sekarang, termasuk logonya yang masih bola dunia dan belum seperti sekarang logo garuda," kata Djafar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama, kerap memarahi mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Kurniati, karena gagal membeli lahan bekas Kedubes Inggris.

Kemarahan Basuki memuncak ketika ia didatangi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam T Malik, pada Kamis (7/4/2016) lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Santri Aniaya Teman hingga Tewas, Pihak Pondok Pesantren: Kami Tidak Mau Ada Kejadian seperti Itu

Santri Aniaya Teman hingga Tewas, Pihak Pondok Pesantren: Kami Tidak Mau Ada Kejadian seperti Itu

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Komplotan Pencuri Motor Ditangkap, Sudah 15 Kali Beraksi di Kalideres

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Wagub DKI Sebut Petugas PPSU yang Aniaya Perempuan di Mampang Prapatan Dipecat

Megapolitan
Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka, Diduga karena Cemburu

Megapolitan
Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Mushala di Pamulang, Pria 56 Tahun Ditangkap

Megapolitan
Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Halaman Belakang Rumah Dekat Jembatan Panus Depok Longsor 2 Hari Lalu, Kini Baru Ditangani

Megapolitan
Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Warga Jakarta Diminta Tak Gunakan Air secara Berlebih dan Tak Ambil dari Tanah

Megapolitan
Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Anies Baswedan Lantik Kepala BPPBJ DKI Jakarta dan Direktur RSUD Budhi Asih

Megapolitan
Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Marak Vandalisme, Lurah Senen Surati Pemkot Jakpus Minta Taman HKSN Dipasangi Pagar

Megapolitan
Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Penganiaya Santri hingga Tewas Jadi Tersangka Usai Polisi Olah TKP

Megapolitan
Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Video Viral Petugas PPSU Aniaya Perempuan di Bangka Jaksel, Tendang dan Tabrak Korban

Megapolitan
Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut, Pengamat: Segera Terapkan Rencana Tata Ruang yang Baru

Megapolitan
Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Megapolitan
Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.