Kompas.com - 29/11/2016, 16:07 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat sidak pedagang kaki lima (PKL) Stasiun Kota, Jakarta Barat, Selasa (25/10/2016). Djarot sidak bersama Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat sidak pedagang kaki lima (PKL) Stasiun Kota, Jakarta Barat, Selasa (25/10/2016). Djarot sidak bersama Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi.
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti, mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat hasil kajian dugaan keterlibatan Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi pada kampanye pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat hasil kajian tersebut tidak diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk kode etik pegawai atau netralitas aparatur sipil negara, itu diteruskan atau ditindaklanjutinya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Bawaslu RI. Jadi bukan kepada pemerintah daerah," ujar Mimah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/11/2016).

Mimah menuturkan, dugaan pelanggaran kode etik ASN dikategorikan sebagai jenis pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, hasil kajian Bawaslu DKI maupun Panwaslu diserahkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti. (Baca: Wali Kota Jakbar Diduga Langgar Kode Etik karena Hadir di Lokasi Kampanye Djarot)

Dalam kasus Anas yang diduga melanggar kode etik ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka hasil kajian diserahkan kepada Komisi ASN.

"Nanti Komisi ASN yang akan berkoordinasi (dengan Pemprov DKI) gitu ya. Udah semua berkasnya (diserahkan) ke sana," kata dia.

Dari informasi yang diterima Mimah, Komisi ASN disebut akan memanggil Anas untuk meminta keterangan maupun klarifikasi. Bawaslu DKI, lanjut dia, sudah menangani dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kewenangannya bukan di kita, kita kan wasit nih, hanya meneruskan aja," ucap Mimah. (Baca: Anas Effendi, Wali Kota Terkaya di Jakarta)

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, sebelumnya mengatakan masih menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu DKI terkait dugaan keterlibatan Anas pada kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beberapa waktu lalu.

"Sebenarnya posisi kami menunggu, memperoleh surat peringatan resmi dari Bawaslu. Kami tidak dalam posisi menanyakan," kata Sumarsono, Senin (28/11/2016).

Sumarsono baru dapat memberi sanksi kepada Anas setelah mendapat rekomendasi.

Kompas TV Komentar Bawaslu Soal Pelaporan Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 2 Kasus Covid-19 dan 7 Pasien Sembuh di Tangerang

Megapolitan
Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Minimarket di Condet Ambruk, Satu Orang Patah Tulang

Megapolitan
Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Wagub DKI Singgung Masalah Listrik dan Puntung Rokok Penyebab Kebakaran di Ibu Kota

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 8 Kasus Covid-19 dan 3 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 17 Oktober: DKI Jakarta Catat Penambahan 131 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Wagub: Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta Segera Dibuka

Megapolitan
Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Bermula Request Lagu lalu Cekcok, 3 Pengunjung Bar Dikeroyok Sekuriti di Gading Serpong

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Polisi Tangkap 2 Pengeroyok Pria yang Tewas di Gunung Antang, Jaktim

Megapolitan
Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 17 Oktober: Ada 18.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Akan Gelar Penyambutan untuk Atletnya yang Berlaga di PON XX Papua

Megapolitan
Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Holywings Cafe Kembali Digerebek karena Langgar PPKM, Kali ini di Cabang Tebet

Megapolitan
Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Puluhan Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Dekat Mal Kalibata Dibubarkan Polisi

Megapolitan
Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Koni Kota Bekasi Sebut Perwakilannya Raih 34 Medali di PON XX Papua

Megapolitan
Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Wagub Sebut Ada Rencana Ruas Jalan di Jakarta Gunakan Nama Presiden Pertama Turki

Megapolitan
Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Buntut Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakbar, 6 Orang Jadi Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.