"Appraisal" Lahan untuk MRT Rampung, Baru 40 dari 127 Pemilik Setuju

Kompas.com - 30/11/2016, 18:20 WIB
Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGAktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek mass rapid transit ( MRT) telah merampungkan appraisal 127 bidang lahan yang harus dibebaskan. Para pemilik bidang juga telah menerima hasilnya.

Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo, menyebutkan, ada 40 pemilik yang menyetujui harga appraisal. Dalam rapat yang digelar pada Selasa (29/11/2016), ada 110 dari 127 pemilik bidang yang hadir.

Mereka yang hadir mengambil surat keterangan appraisal yang bersifat tertutup, kecuali Mahesh Lalmalani, pengusaha tekstil di Jalan RS Fatmawati.

"(Sebanyak) 40 setuju, sisanya masih pikir-pikir dan membawa pulang surat appraisal-nya," kata Bambang ketika dikonfirmasi, Rabu (30/11/2016).


Sebanyak 40 pemilik lahan yang menyetujui harga appraisal akan dibayarkan pada 15 Desember 2016. Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening Bank DKI pemilik lahan.

Sementara itu, yang tidak menyetujui hingga tanggal tersebut akan dikonsinyasi di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah bisa melakukan konsinyasi atau memaksa pemilik lahan menjual lahannya dan menerima pembayaran melalui pengadilan.

Nilai ganti rugi untuk tiap-tiap bidang berbeda dan hanya diketahui oleh pemilik bidang serta penilainya dari akuntan publik.

"Nilai ganti rugi itu langsung antara P2T dengan yang punya tanah, rahasia sifatnya. Nanti kalau sudah oke, baru di-publish semua," ujar Bambang.

Uang untuk membayar pembebasan lahan telah disiapkan usai pengesahan APBD Perubahan 2016 beberapa waktu lalu. Dinas Bina Marga, melalui APBD 2016 dan APBD Perubahannya, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran itu ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar. Sementara itu, Dishubtrans siap membayarkan Rp 30 miliar untuk 30 lahan.

Sebanyak 127 bidang yang akan dibebaskan untuk proyek MRT terbagi menjadi 13 bidang di Pulo, 3 di Gunung, 4 di Pondok Pinang, 16 di Cipete Selatan, 26 di Gandaria Selatan, 41 di Lebak Bulus, dan 24 di Cilandak Barat. Sebagian di antaranya merupakan lahan kritis untuk pembangunan stasiun MRT.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Damkar Cek Plafon Rumah Warga Cakung yang Diduga Berisi Ular, Ternyata Isinya...

Petugas Damkar Cek Plafon Rumah Warga Cakung yang Diduga Berisi Ular, Ternyata Isinya...

Megapolitan
Harga Paket Wisata di Kepulauan Seribu Naik 20 Persen Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Harga Paket Wisata di Kepulauan Seribu Naik 20 Persen Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Pohon di Duri Kepa Tumbang Menimpa Kabel, Listrik di Permukiman Warga Padam

Pohon di Duri Kepa Tumbang Menimpa Kabel, Listrik di Permukiman Warga Padam

Megapolitan
Pernah Wacanakan yang Sama, Anies Enggan Komentari Rencana Nadiem Hapus UN

Pernah Wacanakan yang Sama, Anies Enggan Komentari Rencana Nadiem Hapus UN

Megapolitan
Aktivitas Penerbangan Saat Natal dan Tahun Baru Diprediksi Hanya Naik 1 Persen, Ini Kata Menhub

Aktivitas Penerbangan Saat Natal dan Tahun Baru Diprediksi Hanya Naik 1 Persen, Ini Kata Menhub

Megapolitan
Bantah PSI, Pemprov DKI Sebut Pembangunan LRT oleh Dishub Tak Langgar Aturan

Bantah PSI, Pemprov DKI Sebut Pembangunan LRT oleh Dishub Tak Langgar Aturan

Megapolitan
Ada Ormas Tolak DWP, Ketua DPRD: Itu Pendapatan DKI dan Bukan Tahun Ini Saja

Ada Ormas Tolak DWP, Ketua DPRD: Itu Pendapatan DKI dan Bukan Tahun Ini Saja

Megapolitan
90 Persen Penginapan di Kepulauan Seribu Sudah Dipesan untuk Libur Natal dan Tahun Baru

90 Persen Penginapan di Kepulauan Seribu Sudah Dipesan untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Sekuriti yang Tangkap Pasien RSJ Soeharto Heerdjan

Polisi Akan Periksa Sekuriti yang Tangkap Pasien RSJ Soeharto Heerdjan

Megapolitan
Kata Lurah soal Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek, Sebut Sulit Lakukan Mediasi

Kata Lurah soal Rumah Ko Ayun yang Dikepung Proyek, Sebut Sulit Lakukan Mediasi

Megapolitan
2 Pohon Tumbang Saat Hujan yang Disertai Angin di Cakung

2 Pohon Tumbang Saat Hujan yang Disertai Angin di Cakung

Megapolitan
Pohon Biola Cantik di Duri Kepa Tumbang, Kabel Listrik pun Terbakar

Pohon Biola Cantik di Duri Kepa Tumbang, Kabel Listrik pun Terbakar

Megapolitan
Anies: Dua Nama Cawagub Sudah Sembilan Bulan di DPRD DKI, Dewan Harus Putuskan

Anies: Dua Nama Cawagub Sudah Sembilan Bulan di DPRD DKI, Dewan Harus Putuskan

Megapolitan
Pemprov DKI Beri Mesin Kremasi buat Umat Hindu di Jakarta

Pemprov DKI Beri Mesin Kremasi buat Umat Hindu di Jakarta

Megapolitan
Sejarah Pasar Senen, Bekas Tempat Tuan Tanah Belanda hingga PKL Era Ali Sadikin

Sejarah Pasar Senen, Bekas Tempat Tuan Tanah Belanda hingga PKL Era Ali Sadikin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X