Fraksi PDI Perjuangan Indikasi Penetapan Perda APBD DKI Tahun 2017 Terlambat

Kompas.com - 30/11/2016, 20:10 WIB
Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2017 sepi dari anggota dewan.   Rapat dilaksankanan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016). Kahfi Dirga CahyaRapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2017 sepi dari anggota dewan. Rapat dilaksankanan di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengindikasikan pengesahan Perda tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 akan terlambat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Meity Magdalena Ussu, mengatakan secara Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasla 96 ayat 3, dokumen KUA dan PPAS harusnya sudah selesai.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 58 Tahun 2005.

"Namun demikian Pemerintah Daerah melalui Plt Gubernur (Soni Sumarsono), baru menyampaikan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 29 November 2016," kata Meity saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Meity melanjutkan, pihaknya mempertanyakan alasan proses pembahasan KUA dan PPAS tidak selesai pada akhir bulan Juli 2016. Selain itu juga alasan penyampaian Raperda APBD DKI Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD baru pada tanggal 29 November 2016. (Baca: Kemendagri Beri Perlakuan Super Khusus untuk APBD DKI 2017)

Meity juga mempertanyakan apakah Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Plt Kepala Daerah dapat mempercepat pengesahan.

"Kami sangat berharap Plt Gubernur untuk dapat menggunakan kapasitasnya, kemampuannya dan kearifannya agar Perda APBD Tahun Anggaran 2017 dapat selesai dalam bulan Desember 2016, suapaya pelaksanaannya benar-benar per 1 Januari 2017," kata Meity.

Kompas TV Plt Gubernur DKI: Harusnya Pak Ahok Terima Kasih
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Ada Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soetta, Kejati Banten Sita Rp 1,16 Miliar

Megapolitan
Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Cegah Keributan Terulang, Lapangan Ingub Muara Angke Akan Dilengkapi Penghalang

Megapolitan
Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Truk Kontainer Mogok, Macet Panjang Terjadi di Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng

Megapolitan
Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Ralat Pernyataan Kabid Humas, Dirreskrimsus Polda Metro Sebut Tak Ada Pegawai Anak-anak di Kantor Pinjol Ilegal PIK

Megapolitan
Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Maling Motor di Cakung Babak Belur Dihajar dan Ditelanjangi Warga

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Polda Metro Jaya Tetapkan Manajer Kantor Pinjol Ilegal yang Digerebek di PIK sebagai Tersangka

Megapolitan
Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Tenteng Senjata Tajam di Permukiman, Pelajar yang Hendak Tawuran di Tambora Dibubarkan

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Wali Kota Tangerang Sebut Pemerintah Pusat Tak Lagi Periksa Varian Virus Corona pada Pasien

Megapolitan
Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Perhimpunan Guru Minta Dinkes DKI Gencar Lakukan Tes Covid-19 Selama PTM 100 Persen

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Kasus Covid-19 di Jakarta Melonjak, Keterisian Rumah Sakit Capai 45 Persen

Megapolitan
Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Mercy Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel, Polisi: Pengemudi Mengantuk

Megapolitan
Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Sopir Ambulans di RSUD Depok Curi Tabung Oksigen, Aksi Tertangkap Kamera CCTV

Megapolitan
PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

PT Jaya Real Property Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange Mall

Megapolitan
Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Kuasa Hukum Hariz Azhar dan Fatia Sambangi Kejati Jakarta Minta Rekomendasi Hentikan Perkara

Megapolitan
Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Atasi Pungli di Kawasan Wisata Pasar Lama, Wali Kota Tangerang Bakal Bikin Regulasi Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.