Tuding SBY Dalang Demo 4 November, Boni Hargens Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 01/12/2016, 18:44 WIB
Ketua Forum Komunikasi Kader Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Didi Iriawasi Syamsuddin seusai membuat laporan polisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (1/12/2016). Akhdi Martin PratamaKetua Forum Komunikasi Kader Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Didi Iriawasi Syamsuddin seusai membuat laporan polisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (1/12/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kader Partai Demokrat melaporkan pengamat politik, Boni Hargens, ke polisi. Boni dilaporkan karena diduga telah menuding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai auktor intelektualis di balik aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Ketua Forum Komunikasi Kader Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Didi Irawadi Syamsudin, mengatakan, Boni menuduh SBY mendanai aksi unjuk rasa pada 4 November yang berujung ricuh tersebut. Didi menilai, tuduhan Boni tidak berdasar.

"Kami laporkan antara lain fitnah yang dilakukan. Dia menuduh Ketua Umum kami (SBY) itu dalang dari aksi damai 4 November yang mana Saudara Boni Hargens mengatakan bahwa itu hasil dari uang korupsi 10 tahun. Itu tentu fitnah yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab," kata Didi seusai membuat laporan polisi di Mapolda Metro Jaya, Kamis (1/12/2016).

Menurut dia, Boni telah menyebarkan berita bohong yang menyebut dana yang dikucurkan untuk massa aksi 4 November berasal dari uang korupsi selama SBY menjabat presiden selama 10 tahun. Didi menyampaikan, Boni menyampaikan hal tersebut di muka publik.

Didi mengatakan, Boni menyampaikan hal tersebut di sebuah acara diskusi publik dan di media sosial.

"Dia mengatakan itu di berbagai forum, antara lain di diskusi pada tanggal 11 November ya, di Cikini. Juga di media sosial, dikatakan demikian ya. Di media sosial, dia mengatakan, aksi damai 4 November itu aksi kotor yang didanai uang korupsi selama 10 tahun gitu ya," kata Didi.

Dia mengungkapkan, akibat perkataan Boni tersebut, para kader Partai Demokrat merasa geram. Untuk itu, ia melaporkan perbuatan tidak menyenangkan itu ke polisi.

"Soal ini adalah tentu hak para kader karena Ketum kami ini adalah simbol partai, kehormatan partai, tentu kami tidak bisa mendiamkan siapa pun pihak yang melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab secara hukum," kata Didi.

Dalam laporan itu, Didi mengaku membawa barang bukti berupa rekaman saat Boni mengatakan tudingan tersebut dalam sebuah acara diskusi publik dan bukti screenshot dari media online yang memuat pernyataan Boni.

Boni dituduh melanggar Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Megapolitan
Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Megapolitan
Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Megapolitan
Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X