Kompas.com - 02/12/2016, 11:33 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berencana memanggil tim pemenangan calon gubernur-wakil gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Pemanggilan dilakukan dalam rangka meminta penjelasan soal program Rp 1 miliar per RW yang sebelumnya diduga sebagai bentuk politik uang namun kemudian menjadi dugaan pelanggaran administrasi kampanye.

"Kalau nanti diperlukan, misalnya KPU berkesimpulan perlu mengundang tim (pasangan calon) nomor satu, akan kami undang. Ingin mendapatkan penjelasan, sebenarnya bagaimana duduk persoalannya, sebelum KPU menetapkan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi," kata Sumarno saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jumat (2/12/2016).

(Baca: Program Rp 1 Miliar Per RW Agus-Sylvi Dinyatakan sebagai Politik Uang)

Menurut Sumarno, pihaknya akan berhati-hati dan teliti sebelum nanti menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut. Menurut Bawaslu DKI Jakarta, dugaan pelanggaran tim Agus-Sylvi ini masuk dalam kategori pelanggaran administrasi, meski sebelumnya ada dugaan lain yang melihat program tersebut sebagai salah satu bentuk politik uang.

Sejumlah komisioner KPU DKI Jakarta telah mendiskusikan laporan dari Bawaslu ini. Jalannya diskusi sudah sampai pada pembahasan apakah seorang calon kepala daerah dianggap menyalahi aturan jika dia menjanjikan akan mengalokasikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk kegiatan tertentu saat terpilih nanti.

Menurut pandangan Sumarno, ada dua hal yang dapat membedakan, yakni apakah janji itu disampaikan secara pribadi, dengan kata lain membuat janji secara personal; atau janji dengan mengalokasikan anggaran sebagai kepala daerah yang berwenang.

"Saat kampanye, semua calon pasti menjanjikan sesuatu. Ini harus dibedakan ketika yang bersangkutan menjanjikan secara pribadi. Kalau nanti bapak-ibu pilih saya, akan saya kasih uang, nah ini jelas kategori politik uang. Kalau dia bilang mau menganggarkan dana sekian ketika terpilih nanti, ini yang masih kami kaji," tutur Sumarno.

(Baca: KPUD DKI Belum Bahas Dugaan Pelanggaran Agus-Sylvi)

Bawaslu sebelumnya menyatakan program Rp 1 miliar per 1 RW sebagai dugaan pelanggaran administrasi karena tidak tercantum dalam visi-misi Agus-Sylvi. Padahal, program itu merupakan program unggulan Agus dan Sylvi yang selalu disampaikan di setiap kesempatan ketika mereka berkampanye.

Kompas TV Agus Janji Tata Pasar dengan Lebih Humanis
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarnaval 2022 Digelar Sore Ini, Ada 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri Buat Mobilisasi Pengunjung

Jakarnaval 2022 Digelar Sore Ini, Ada 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri Buat Mobilisasi Pengunjung

Megapolitan
Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Digelar Sore Ini, Ini Lokasi Parkirnya

Jakarnaval 2022 di Sirkuit Formula E Digelar Sore Ini, Ini Lokasi Parkirnya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 Bisa Dikunjungi Secara Gratis, tapi Pengunjung Wajib Beli Tiket Masuk Ancol

Jakarnaval 2022 Bisa Dikunjungi Secara Gratis, tapi Pengunjung Wajib Beli Tiket Masuk Ancol

Megapolitan
Rekam Jejak 4 Perwira Menengah Polda Metro yang Diduga Terlibat Atas Kematian Brigadir J: Punya Prestasi Mentereng

Rekam Jejak 4 Perwira Menengah Polda Metro yang Diduga Terlibat Atas Kematian Brigadir J: Punya Prestasi Mentereng

Megapolitan
4 Perwira Polda Metro Jaya Ditahan Provos Polri, Diduga Langgar Etik dalam Kasus Brigadir J

4 Perwira Polda Metro Jaya Ditahan Provos Polri, Diduga Langgar Etik dalam Kasus Brigadir J

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Tambah 261 Kasus Covid-19 di Tangsel, 885 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 13 Agustus: Tambah 261 Kasus Covid-19 di Tangsel, 885 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Tambah 197 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 1.879 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 13 Agustus: Tambah 197 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 1.879 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Info SIM Keliling Jakarta Minggu, 14 Agustus 2022: Cek Lokasi, Biaya, dan Syaratnya

Info SIM Keliling Jakarta Minggu, 14 Agustus 2022: Cek Lokasi, Biaya, dan Syaratnya

Megapolitan
Jakarnaval 2022 Digelar di Sirkuit Formula E Sore Ini, Hadirkan Artis Tanah Air hingga Marching Band

Jakarnaval 2022 Digelar di Sirkuit Formula E Sore Ini, Hadirkan Artis Tanah Air hingga Marching Band

Megapolitan
Belum Putuskan Nasib 4 Perwira yang Terlibat Kasus Brigadir J, Polda Metro Tunggu Penyelidikan Mabes Polri

Belum Putuskan Nasib 4 Perwira yang Terlibat Kasus Brigadir J, Polda Metro Tunggu Penyelidikan Mabes Polri

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Pagi Hari, Siangnya Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Pagi Hari, Siangnya Hujan

Megapolitan
Jakarnaval dari Masa ke Masa: Jokowi Bergaya Bak Kaisar Cina, Anies-Sandi Konvoi Vespa

Jakarnaval dari Masa ke Masa: Jokowi Bergaya Bak Kaisar Cina, Anies-Sandi Konvoi Vespa

Megapolitan
Rute Kereta Bengawan dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Bengawan dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Rute Kereta Serayu dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Serayu dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
Rute Kereta Sawunggalih dan Jadwalnya 2022

Rute Kereta Sawunggalih dan Jadwalnya 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.