Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2016, 22:19 WIB
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),

Kepala Unit PKB dan BBNKB Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Alberto Ali, mengatakan, capaian penerimaan pajak kendaraan periode 1-30 November 2016 ini naik 11 persen dibandingkan periode yang sama pada masa penghapusan denda tahun 2015.

Alberto menyampaikan, dalam penerapan kebijakan yang sama periode 16 November-15 Desember 2015, DKI mencatat pendapatan Rp 963,7 miliar yang bersumber dari 487.951 pemilik kendaraan, baik motor maupun mobil.

(Baca juga: Denda Pajak Kendaraan dan BBN di Jakarta Dihapus hingga 31 Desember 2016)

Sementara itu, pada tahun ini, periode 1-30 November 2016, DKI mampu meraup pendapatan hingga Rp 1,074 triliun yang diperoleh dari 468.828 pemilik kendaraan.

Menariknya, bila diperhatikan, penerimaan selama satu bulan ini lebih besar dibandingkan periode lalu, meskipun jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya lebih sedikit, yakni 19.123 kendaraan.

"Jadi, kendaraan yang bayar PKB pada program pengurangan sanksi periode 1-30 November 2016 ini didominasi oleh kendaraan roda empat, sehingga nilai penerimaannya naik 11 persen," ujar Alberto, Jumat (2/12/2016).

Alberto mengatakan, pihaknya berupaya terus mendorong wajib pajak agar menyetorkan pajaknya.

Berbagai upaya yang dilakukan antara lain memberikan pelayanan Samsat Keliling, gerai Samsat di mal, Samsat Drive Thru, pelayanan kantor Samsat di lima wilayah kota, serta pemanfaatan teknologi e-Samsat melalui ATM Bank DKI.

"Selain itu, kita mengingatkan WP (wajib pajak) melalui surat pemberitahuan yang kita kirim melalui kurir ke alamat WP dan memberikan insentif berupa pengurangan sanksi administrasi PKB dan sanksi BBNKB," kata Alberto.

(Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah di Jakarta Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah)

Penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini berlaku mulai 1 November hingga 31 Desember 2016.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Hasil Penyelidikan Ulang pada Kecelakaan Mahasiswa UI dan Pensiunan Polri

Menanti Hasil Penyelidikan Ulang pada Kecelakaan Mahasiswa UI dan Pensiunan Polri

Megapolitan
Ibu Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Ungkap Anaknya Seharusnya Ikut Taekwondo Kapolri Cup

Ibu Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Ungkap Anaknya Seharusnya Ikut Taekwondo Kapolri Cup

Megapolitan
Terungkapnya Perselingkuhan Kompol D karena Kasus Tabrak Lari dan Tanda Tanya soal Pemilik Audi A6

Terungkapnya Perselingkuhan Kompol D karena Kasus Tabrak Lari dan Tanda Tanya soal Pemilik Audi A6

Megapolitan
Klaim Kenaikan Pendapatan 57 Persen pada 2022, LRT: Ada Peningkatan Jumlah Penumpang

Klaim Kenaikan Pendapatan 57 Persen pada 2022, LRT: Ada Peningkatan Jumlah Penumpang

Megapolitan
Harga Fantastis Mobil Audi A6 yang Ditumpangi Selingkuhan Perwira Polisi dan Tabrak Mahasiwi hingga Tewas

Harga Fantastis Mobil Audi A6 yang Ditumpangi Selingkuhan Perwira Polisi dan Tabrak Mahasiwi hingga Tewas

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Aroma Perselingkuhan Mencuat dalam Dugaan Tabrak Lari Sopir Audi A6 | Kompol D Dipastikan Langgar Kode Etik

[POPULER JABODETABEK] Aroma Perselingkuhan Mencuat dalam Dugaan Tabrak Lari Sopir Audi A6 | Kompol D Dipastikan Langgar Kode Etik

Megapolitan
Saat Profesionalisme Polisi Dipertaruhkan dalam Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Hasya dan Selvi…

Saat Profesionalisme Polisi Dipertaruhkan dalam Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Hasya dan Selvi…

Megapolitan
Misteri Mobil A6 yang Ditumpangi Selingkuhan Perwira Polisi dan Tabrak Mahasiswi hingga Tewas

Misteri Mobil A6 yang Ditumpangi Selingkuhan Perwira Polisi dan Tabrak Mahasiswi hingga Tewas

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Bulan Februari 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Pusat Bulan Februari 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Barat Bulan Februari 2023

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Selatan Bulan Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Selatan Bulan Februari 2023

Megapolitan
Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Bakal Jadi Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Golkar, Rian Ermest Prioritaskan Isu Air Bersih

Megapolitan
BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

BERITA FOTO: Masuk Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

BERITA FOTO: Gabung Golkar, Rian Ernest Tegaskan Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.