Kompas.com - 03/12/2016, 13:17 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, menyapa warga saat berkampanye ke pertokoan di Jalan Niaga, Muara Karang, Jakarta Utara, Sabtu (3/12/2016) pagi. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERACalon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, menyapa warga saat berkampanye ke pertokoan di Jalan Niaga, Muara Karang, Jakarta Utara, Sabtu (3/12/2016) pagi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, kembali menegaskan bahwa program Rp 1 miliar per RW per tahun dari pihaknya bukan bentuk politik uang.

Hal itu dijelaskan Agus saat berkampanye ke pertokoan dan rumah makan di Jalan Niaga, Muara Karang, Jakarta Utara, Sabtu (3/12/2016) pagi.

"Sudah dijelaskan itu bukan money politic. Itu program dan itu bukan uang pribadi saya dan Mpok Sylvi. Bukan Bapak, Ibu, pilih saya terus dikasih uang, bukan begitu. Ini untuk pemberdayaan komunitas. Rp 1 miliar per RW itu adalah semacam pagunya," kata Agus.

Agus menuturkan, pihaknya hanya menentukan besaran bantuan dana yang disediakan untuk tiap RW per tahun senilai Rp 1 miliar. Dari pagu tersebut, masyarakat yang berbasis komunitas di tiap RW dapat menggunakan dana itu sesuai kebutuhan mereka yang berbeda-beda di tiap lokasi.

"Bisa saja di RW ini warganya mau benerin jalan atau bisa juga di RW satunya warga mau bikin lapangan voli buat olahraga. Jadi, bukan uang terus dibagi rata, bukan seperti itu. Mereka bisa berkreasi dan menentukan kebutuhan apa yang paling mendesak di sana. Itu semua prioritas yang diketahui komunitas di bawah," tutur Agus.

Terkait dengan pernyataan Bawaslu DKI Jakarta yang menyebut program tersebut diduga melanggar, Agus mengungkapkan timnya telah menjelaskan kepada Panwaslu dan KPUD DKI Jakarta.

Temuan dugaan pelanggaran yang awalnya bahkan dikatakan sebagai bentuk politik uang ini masih dibahas di KPUD DKI dan belum didapat kesimpulan dari pembahasan tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak Bawaslu sebelumnya telah melimpahkan dugaan pelanggaran ini ke KPUD DKI karena merupakan masalah administrasi dan wewenang KPUD untuk menetapkan pelanggaran sekaligus memberikan sanksinya nanti.

(Baca juga: Tim Agus-Sylvi: Janji Rp 1 Miliar Per RW Bukan "Money Politics")

 

Kompas TV Agus Janji Tata Pasar dengan Lebih Humanis

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Damkar Tebet Evakuasi Jenazah di Sungai Ciliwung

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Kasus Covid-19 Melonjak, Fraksi PSI Minta Pemprov DKI Larang Anak Masuk Tempat Umum

Megapolitan
Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Polisi Upayakan Mediasi pada Kasus Roy Suryo dan Lucky Alamsyah

Megapolitan
Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Sentra Vaksinasi Covid-19 Smesco Naikkan Target Peserta Jadi 5.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Ibu Korban Penembakan di Taman Sari Berharap Pelaku Ditangkap dan Dipenjara

Megapolitan
Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Anggaran Penanganan Covid-19 di Kota Bekasi Rp 175 M, Sisanya Tinggal Rp 16 Miliar

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Pemuda di Taman Sari

Megapolitan
Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Ratusan Polisi Tidur Tak Sesuai Aturan di Jakbar Akan Dibongkar jika Tak Diperbaiki

Megapolitan
120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

120 Orang Ikut Tes Swab Antigen di Stasiun KRL, 6 Reaktif Covid-19

Megapolitan
25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

25 Jenazah Pasien Covid-19 Dimakamkan di TPU Jombang Tangsel Hari Ini, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Pasien Covid-19 Makin Banyak, Epidemiolog Sarankan Pemda Buka Selter Isolasi

Megapolitan
Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Kasus Truk Diserbu Rombongan Pengiring Jenazah, Bagaimana Aturan di Jalan?

Megapolitan
BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

BOR di Kota Bogor Capai 77,6 Persen, Bima Arya Minta RS Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Sesosok Mayat Ditemukan Mengapung di Sungai Ciliwung di Bukit Duri

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Percepat Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas, Pemkot Bogor Minta 50.000 Vial Vaksin Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X