Tim Agus-Sylvi: Bawaslu DKI Terlalu Kaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menilai Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terlalu kaku menyikapi program Rp 1 miliar per RW dari pasangan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan ketua bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Jumpa pers digelar untuk menanggapi pemberitaan dugaan politik uang yang dijanjikan pasangan Agus-Sylvi melalui program tersebut.

"Bawaslu DKI Jakarta terlalu kaku merekomendasikan kepada KPUD bahwa program Agus-Sylvi sehubungan program pengambangan komunitas Rp 1 Miliar per RW per tahun sebagai pelanggaran administrasi hanya karena program itu tidak tercantum dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD," kata Didi.

(Baca: Wasekjen PKB Sebut Program Rp 1 Miliar dari Agus-Sylvi Terinspirasi Program Jokowi)

Menurut Didi, program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tak ubahnya seperti program Rp 600-800 juta per desa per tahun dari pemerintah pusat.

Selain itu, Didi menyatakan saat Pemilihan Presiden 2014, dua calon presiden, yakni Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menjanjikan program Rp 1 miliar per Desa.

"Tak ada yang ditegur Bawaslu saat itu," ujar Didi.

Baru-baru ini, Bawaslu menyatakan adanya dugaan politik uang dalam program Rp 1 miliar per RW. Dugaan politik uang muncul karena program itu tidak masuk dalam visi misi yang diserahkan Agus-Sylvi ke KPU DKI Jakarta.

Bawaslu tidak melihat temuan itu sebagai pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administratif. Karena itu, temuan yang didapat dilaporkan ke KPU DKI.