Kompas.com - 05/12/2016, 15:00 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Tim kampanye pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni menilai Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta terlalu kaku menyikapi program Rp 1 miliar per RW dari pasangan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan ketua bidang hukum dan advokasi tim pemenangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi Syamsuddin, saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Cikini, Menteng Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).

Jumpa pers digelar untuk menanggapi pemberitaan dugaan politik uang yang dijanjikan pasangan Agus-Sylvi melalui program tersebut.

"Bawaslu DKI Jakarta terlalu kaku merekomendasikan kepada KPUD bahwa program Agus-Sylvi sehubungan program pengambangan komunitas Rp 1 Miliar per RW per tahun sebagai pelanggaran administrasi hanya karena program itu tidak tercantum dalam visi misi yang diserahkan ke KPUD," kata Didi.

(Baca: Wasekjen PKB Sebut Program Rp 1 Miliar dari Agus-Sylvi Terinspirasi Program Jokowi)

Menurut Didi, program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tak ubahnya seperti program Rp 600-800 juta per desa per tahun dari pemerintah pusat.

Selain itu, Didi menyatakan saat Pemilihan Presiden 2014, dua calon presiden, yakni Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama menjanjikan program Rp 1 miliar per Desa.

"Tak ada yang ditegur Bawaslu saat itu," ujar Didi.

Baru-baru ini, Bawaslu menyatakan adanya dugaan politik uang dalam program Rp 1 miliar per RW. Dugaan politik uang muncul karena program itu tidak masuk dalam visi misi yang diserahkan Agus-Sylvi ke KPU DKI Jakarta.

Bawaslu tidak melihat temuan itu sebagai pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administratif. Karena itu, temuan yang didapat dilaporkan ke KPU DKI.

Didi menyatakan program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi bukan politik uang. Karena dana yang dijanjikan adalah dana yang diturunkan ke masyarakat melalui program.

Menurut Didi, komunitas RW memutuskan apa yang dibutuhkan setiap tahun di lingkungan mereka. Jika jumlahnya sudah ditentukan, kata Didi, pemerintah akan menindaklajutinya lewat program yang harus disetujui DPRD.

"Bukan dengan membagikan uang. RW tidak mengelola uang cash Rp 1 miliar," ujar Didi.

(Baca: Agus: Rp 1 Miliar Per RW Bukan Uang Pribadi, Bukan "Money Politic")

Didi mengakui program Rp 1 Miliar per RW yang dicanangkan Agus-Sylvi tidak ada dalam buku visi misi. Namun ia menyatakan program itu merupakan penjabaran lebih rinci dari 10 program unggulan yang ada dalam visi misi.

Menurut Didi, pada halaman 29 buku visi misi Agus-Sylvi yang diberikan ke KPU DKI dinyatakan bahwa visi misi yang ada akan dielaborasi dalam rangkaian kampanye. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat.

"Berdasarkan keterangan dan fakta di atas, maka dugaan pelanggaran administrasi apalagi money politics sangat jauh," ucap Didi.

Kompas TV Agus Yudhoyono Klarifikasi Soal Program 1 Miliar
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak Akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Jakarta Sumbang Kasus Kematian Terbanyak Akibat Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Terus Waspada

Megapolitan
Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Aniaya Teman hingga Tewas, Santri Pondok Pesantren di Tangerang Jadi Tersangka

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Wagub DKI Sebut Berbagai Upaya Dilakukan untuk Cegah Jakarta Tenggelam pada 2050

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Polisi Tunggu Hasil Otopsi Jasad Bayi yang Ditemukan di Kontrakan Wilayah Ciracas

Megapolitan
Curi Motor Karyawan di Kalideres, 3 Pencuri dan 1 Penadah Ditangkap

Curi Motor Karyawan di Kalideres, 3 Pencuri dan 1 Penadah Ditangkap

Megapolitan
Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut Anies, Pengamat: Jangan Dicabut Dulu, Alasannya..

Pergub Penggusuran Era Ahok Tak Kunjung Dicabut Anies, Pengamat: Jangan Dicabut Dulu, Alasannya..

Megapolitan
Pemerintah Kabupaten Bekasi Angkut 150 Ton Sampah yang Menumpuk di Sungai Cikarang Hilir

Pemerintah Kabupaten Bekasi Angkut 150 Ton Sampah yang Menumpuk di Sungai Cikarang Hilir

Megapolitan
Akhir Kasus Tetangga Bangun Tembok di Pulogadung, Keluarga Anisa Putuskan Pindah Rumah

Akhir Kasus Tetangga Bangun Tembok di Pulogadung, Keluarga Anisa Putuskan Pindah Rumah

Megapolitan
Santri Dianiaya Teman hingga Tewas, Pondok Pesantren Diminta Perketat Pengawasan dan Pasang CCTV di Kamar

Santri Dianiaya Teman hingga Tewas, Pondok Pesantren Diminta Perketat Pengawasan dan Pasang CCTV di Kamar

Megapolitan
Soal Pergub Penertiban Tanah, Wagub DKI: Kami Tentu Tak Ingin Menggusur, tapi...

Soal Pergub Penertiban Tanah, Wagub DKI: Kami Tentu Tak Ingin Menggusur, tapi...

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Wagub DKI Imbau Masyarakat Terus Terapkan Prokes

Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Melonjak, Wagub DKI Imbau Masyarakat Terus Terapkan Prokes

Megapolitan
Warga Pulogadung yang Akses Rumahnya Ditutup Tembok Bakal Pindah 14 Agustus

Warga Pulogadung yang Akses Rumahnya Ditutup Tembok Bakal Pindah 14 Agustus

Megapolitan
Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Sempat Keluarkan Senjata Tajam Saat Diberhentikan Polisi

Remaja Komplotan Begal Ditangkap di Jakut, Sempat Keluarkan Senjata Tajam Saat Diberhentikan Polisi

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Baru Tahu soal Permintaan Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, 'Nanti Saya Pelajari'

Wagub DKI Mengaku Baru Tahu soal Permintaan Pencabutan Pergub Penertiban Tanah, "Nanti Saya Pelajari"

Megapolitan
Hendak Berangkat Berjualan, Pedagang Bubur di Cikarang Barat Jadi Korban Begal

Hendak Berangkat Berjualan, Pedagang Bubur di Cikarang Barat Jadi Korban Begal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.