Komnas PA: Kasus Pelanggaran Hak Anak Meningkat di 2016

Kompas.com - 06/12/2016, 14:06 WIB
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait KOMPAS.com/SRI LESTARIKetua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak ( Komnas PA) merilis catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak. Dari catatan Komnas PA, kasus pelanggaran terhadap hak anak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, jumlah pengaduan yang diterima Komnas PA terkait pelanggaran hak anak tahun ini yakni 3.739 kasus. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya 2.726 kasus.

"Bentuk pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata kuantitas jumlah saja yang meningkat. Namun terlihat semakin dan beragam modus pelanggarannya," kata Arist saat jumpa pers di kantor Komnas PA, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (6/12/2016).

Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak menurutnya karena beragam pemicu. Misalnya, lemahnya pemahaman keluarga, orangtua, masyarakat, dan pemerintah terhadap hak-hak anak.


Pelanggaran hak anak yang paling mendominasi, kata Arist, yakni mengalami kekerasan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas PA mencatat tahun ini terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 273 kasusnya berupa kekerasan fisik, 43 kasus kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual sebanyak 309 kasus.

"Tahun 2015 lalu hanya sekitar 400-an kasus kekerasan anak. Itu yang tercatat di Komnas Anak saja, belum di lembaga lain dan media," ujar Arist.

Ironisnya, kasus kekerasan terhadap anak, terjadi di lingkungan terdekat, seperti di rumah, sekolah dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan lokasi kejadian, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sebanyak 40 persen, lingkungan sosial 52 persen, lingkungan sekolah 5 persen, dan tidak disebutkan lokasinya 3 persen.

Menurut Komnas PA, untuk memutus mata rantai pelanggaran terhadap hak anak perlu didorong keterlibatan masyarakat, pemerintah atau negara, melalui program prioritas dan berkesinambungan pada tahun 2017. Caranya melalui program pencegahan dan deteksi dini.

Pada program pencegahan misalnya, Arist menyarankan untuk menguatkan kembali peran keluarga dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak.

"Pada program deteksi dini, membuat kelompok-kelompok perlindungan anak untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi sosial anak di masing-masing kampung, desa, RT," kata Arist.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2,2 Juta Kendaraan di Jakarta Tunggak Pajak, Polisi Lakukan Razia dan Sosialisasi

2,2 Juta Kendaraan di Jakarta Tunggak Pajak, Polisi Lakukan Razia dan Sosialisasi

Megapolitan
Marak Kasus Pencabulan Anak di Bekasi, Orangtua Diimbau Ajari Anak Kenali Bagian Pribadi

Marak Kasus Pencabulan Anak di Bekasi, Orangtua Diimbau Ajari Anak Kenali Bagian Pribadi

Megapolitan
Keberadaan Waduk Cimanggis Diharapkan Bisa Cegah Banjir di Cibubur

Keberadaan Waduk Cimanggis Diharapkan Bisa Cegah Banjir di Cibubur

Megapolitan
Tukang Galon Ini Tak Gentar Bersaing dengan Putri Ma'ruf Amin di Pilkada Tangsel

Tukang Galon Ini Tak Gentar Bersaing dengan Putri Ma'ruf Amin di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Tepergok Cabuli Bocah, Pedagang Susu Keliling Ditangkap

Tepergok Cabuli Bocah, Pedagang Susu Keliling Ditangkap

Megapolitan
Tak Ada Satu Pun Perusuh Demo Dukung Revisi UU KPK Ditangkap, Bagaimana Aturannya?

Tak Ada Satu Pun Perusuh Demo Dukung Revisi UU KPK Ditangkap, Bagaimana Aturannya?

Megapolitan
KPU Pastikan PKS Bisa Calonkan Wali Kota Depok dan Wakilnya Tanpa Koalisi

KPU Pastikan PKS Bisa Calonkan Wali Kota Depok dan Wakilnya Tanpa Koalisi

Megapolitan
Kapolda Apresiasi Aksi Polisi yang 'Menempel' di Kap Mobil dan Imbau Jangan Diulangi

Kapolda Apresiasi Aksi Polisi yang 'Menempel' di Kap Mobil dan Imbau Jangan Diulangi

Megapolitan
Pria Tua Tersangka Pemerkosa Siswi SD di Bekasi Terancam Bui 15 Tahun

Pria Tua Tersangka Pemerkosa Siswi SD di Bekasi Terancam Bui 15 Tahun

Megapolitan
Dituduh Lakukan Penipuan, Pendiri Kaskus Andrew Darwis Klaim Beli Gedung Sesuai Aturan

Dituduh Lakukan Penipuan, Pendiri Kaskus Andrew Darwis Klaim Beli Gedung Sesuai Aturan

Megapolitan
Dinas Peternakan Tangsel Gelar Vaksinasi Hewan Secara Gratis

Dinas Peternakan Tangsel Gelar Vaksinasi Hewan Secara Gratis

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Pasca-perluasan Ganjil Genap

Pemprov DKI Klaim Kualitas Udara Membaik Pasca-perluasan Ganjil Genap

Megapolitan
Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Hari Kedua Pemutihan Sanksi Pajak, Samsat Jakpus Masih Sepi Antrean

Megapolitan
Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Cegah Pemalsuan KIR, Pemprov DKI Digitalisasi Sistem Pengujian Kendaraan

Megapolitan
Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Tanpa Tunggu Aduan, Polisi Segel Industri Peleburan Aluminium di Cilincing yang Resahkan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X