YLBHI: Jaksa Akan Sulit Buktikan Kesalahan Ahok

Kompas.com - 06/12/2016, 16:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGGubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12/2016).
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani, melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Bahkan, dia meyakini, jaksa akan sulit membuktikan kesalahan Ahok di pengadilan nanti dengan merujuk pasal yang disangkakan kepada Ahok.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2016), Julius menjelaskan, Pasal 156a KUHP yang disangkakan kepada Ahok tidak tepat karena hal itu bisa melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ahok dijerat menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Menurut dia, dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia lewat UU No 12 Tahun 2005 telah menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan ini dengan batasan tidak boleh mengganggu hak orang lain untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Menurut Julius, perlindungan diberikan kepada orang sebagai subyek, bukan kepada pikiran, keyakinan, atau agama sebagai obyek, sedangkan yang diatur oleh Pasal 156a KUHP ini adalah perlindungan terhadap obyek.

"Tidak heran, karena historis pasal ini adalah pasal teror dari pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok agama yang dibangun oleh pribumi pada masa itu," kata Julius.

Ia menambahkan, secara doktrin hukum pidana, haruslah dibuktikan dua hal, yakni "mens rea" atau niat, dan "actus reus" atau perbuatan. Terkait mens rea, mengunggah video tentang kegiatan gubernur ke YouTube tidak ditemukan niat jahat.

"Karena akun resmi gubernur tersebut dinyatakan sebagai bagian dari transparansi kerja pejabat publik supaya bisa ditonton publik," kata dia.

Julius memprediksi, sulit untuk menjerat Ahok jika jaksa menggunakan pasal itu. Di sisi lain, Julius melihat proses penyidikan hingga P21 yang dilakukan polisi dan jaksa luar biasa cepat.

"Kejanggalan belum bisa saya lihat dengan jelas. Namun, percepatan proses pemeriksaan dan penetapan tersangka di mana ada sekitar ribuan laporan di kepolisian yang mangkrak (berdasarkan penelitian LBH dan MaPPI), tentu ini menjadi pertanyaan, apakah ada perlakuan khusus terhadap kasus ini? Apakah karena tekanan massa lewat demonstrasi?" kata Julius.

PN Jakarta Utara menjadwalkan sidang perkara Ahok mulai Selasa  (13/12/2016) pekan depan pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang menyidangkan perkara itu beranggotakan lima hakim yang dipimpin Kepala PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, polisi sudah melimpahkan berkas perkara tahap kedua dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Berkas perkara itu terdiri atas 826 halaman yang berisi keterangan dari 30 saksi, 11 ahli, dan satu tersangka.

Kejaksaan kemudian mengirimkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang akan membuat dakwaan untuk persidangan perkara itu di PN Jakarta Utara.

Baca tentang


Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Pedagang Daging Sapi di Jakbar Jualan Lagi, Harga Dipatok Mulai Rp 125.000 Per Kilogram

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Asosiasi RS Swasta: RS Rujukan Covid-19 Langsung Penuh Tiap Kali Tambah Kapasitas

Megapolitan
Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Masih Bangun Prasarana, TPU Rorotan Belum Bisa Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Pernah Positif Covid-19, Wali Kota Depok Jadi Calon Donor Plasma Konvalesen

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

DKI Siapkan Lahan Baru untuk Pemakaman dengan Protap Covid-19 di 4 TPU, Ini Rinciannya

Megapolitan
Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Fraksi PKS: Positivity Rate Covid-19 Jauh Lebihi Ambang Batas WHO, Wajar Anies Perpanjang PSBB

Megapolitan
Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Polisi: Pembuat Surat Swab Palsu Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Usai Pedagang Mogok Jualan, Harga Daging Sapi Tak Juga Turun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X