YLBHI: Jaksa Akan Sulit Buktikan Kesalahan Ahok

Kompas.com - 06/12/2016, 16:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGGubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12/2016).
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani, melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Bahkan, dia meyakini, jaksa akan sulit membuktikan kesalahan Ahok di pengadilan nanti dengan merujuk pasal yang disangkakan kepada Ahok.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2016), Julius menjelaskan, Pasal 156a KUHP yang disangkakan kepada Ahok tidak tepat karena hal itu bisa melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ahok dijerat menggunakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Menurut dia, dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia lewat UU No 12 Tahun 2005 telah menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan ini dengan batasan tidak boleh mengganggu hak orang lain untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

Menurut Julius, perlindungan diberikan kepada orang sebagai subyek, bukan kepada pikiran, keyakinan, atau agama sebagai obyek, sedangkan yang diatur oleh Pasal 156a KUHP ini adalah perlindungan terhadap obyek.

"Tidak heran, karena historis pasal ini adalah pasal teror dari pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok agama yang dibangun oleh pribumi pada masa itu," kata Julius.

Ia menambahkan, secara doktrin hukum pidana, haruslah dibuktikan dua hal, yakni "mens rea" atau niat, dan "actus reus" atau perbuatan. Terkait mens rea, mengunggah video tentang kegiatan gubernur ke YouTube tidak ditemukan niat jahat.

"Karena akun resmi gubernur tersebut dinyatakan sebagai bagian dari transparansi kerja pejabat publik supaya bisa ditonton publik," kata dia.

Julius memprediksi, sulit untuk menjerat Ahok jika jaksa menggunakan pasal itu. Di sisi lain, Julius melihat proses penyidikan hingga P21 yang dilakukan polisi dan jaksa luar biasa cepat.

"Kejanggalan belum bisa saya lihat dengan jelas. Namun, percepatan proses pemeriksaan dan penetapan tersangka di mana ada sekitar ribuan laporan di kepolisian yang mangkrak (berdasarkan penelitian LBH dan MaPPI), tentu ini menjadi pertanyaan, apakah ada perlakuan khusus terhadap kasus ini? Apakah karena tekanan massa lewat demonstrasi?" kata Julius.

PN Jakarta Utara menjadwalkan sidang perkara Ahok mulai Selasa  (13/12/2016) pekan depan pukul 09.00 WIB. Majelis hakim yang menyidangkan perkara itu beranggotakan lima hakim yang dipimpin Kepala PN Jakarta Utara Dwiarso Budi Santiarto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Rum mengatakan, polisi sudah melimpahkan berkas perkara tahap kedua dalam kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Berkas perkara itu terdiri atas 826 halaman yang berisi keterangan dari 30 saksi, 11 ahli, dan satu tersangka.

Kejaksaan kemudian mengirimkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, yang akan membuat dakwaan untuk persidangan perkara itu di PN Jakarta Utara.

Baca tentang


Sumber ANTARA
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Megapolitan
UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Megapolitan
Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Megapolitan
1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan
Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Megapolitan
Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Megapolitan
Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X