Kompas.com - 07/12/2016, 12:16 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan menagihkan pajak ke sejumlah penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Rabu (7/12/2016) pagi.

Objek pajak pertama yang ditagih adalah pihak Apartemen Pakubuwono Terrace yang terletak di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pihak apartemen ini belum membayar PBB-P2 periode 2016 dengan besaran Rp 2.334.010.800.

"Kami melihatnya dan teman-teman kan mitra, karena bagaimana pun Pemda DKI besar karena mitra kami tidak ingin berujung pada UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa," kata Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, Johari, Rabu.

"Kalau bisa jangan sampai ke sana, enggak usah ada upaya hukum, kita hadir pelaksaan instruksi gubernur," sambung Johari.

(Baca juga: DKI Peroleh Rp 1 Triliun Selama Sebulan Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN)

Pihak Sudin Pelayanan Pajak sebelumnya memasang stiker di depan apartemen. Stiker tersebut berisi pemberitahuan bahwa pengelola apartemen itu menunggak pajak.

Namun, hingga jatuh tempo PBB pada 31 Agustus 2016, PT Selaras Mitra Sejati selaku pengembang Apartemen Pakubuwono Terrace belum membayar pajak terutang. Akibatnya, pihak apartemen dikenakan denda Rp 186.720.664.

Langga, pegawai dari bagian legal PT Selaras Mitra Sejati, sebelumnya sudah berkomitmen akan melunasi pajak pada Desember 2016.

Namun, ketika diminta menandatangani berita acara penagihan utang untuk memastikan pembayaran, Langga tak bisa memastikannya.

"Kami selaku developer, untuk penyeleaaian PBB tahun ini sebenarnya kewajiban tenant (penghuni). Kami sedang menagihkan ke tenant, dari building management," kata Langga.

(Baca juga: Gedung Menara Kuningan Tunggak Pajak Rp 1 Miliar)

Johari mengatakan, jika PT Selaras Mitra Sejati mampu membayar tunggakan pada tahun ini, pihaknya bisa menghapuskan bunga.

Namun, jika belum juga membayar hingga akhir tahun, Johari mengancam melimpahkan penagihannya ke kejaksaan.

"Kita sudah ada MoU (nota kesepahaman) dengan KPK, dengan Kejaksaan Tinggi, ternyata wajib pajak hari ini tidak bisa memenuhi, ya strategi saya, saya limpahkan," kata Johari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Tarif Integrasi Berlaku di 28 Koridor Bus Transjakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Pemkot Bekasi Segera Bentuk Satgas Penanganan Nasib Pegawai Honorer

Megapolitan
Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Gelar Pos Imunisasi untuk Balita, Lurah Karet Tengsin Optimistis Penuhi Target BIAN 2022

Megapolitan
HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

HUT ke-77 RI, Gubernur Anies Bakal Pidato Kebangsaan di Ancol

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Wali Kota Jaktim Sebut Penertiban Lokalisasi Gunung Antang Akan Dilaksanakan 25 Agustus

Megapolitan
Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Begini Cara Mencoba Tarif Integrasi Rp 10.000 Lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Tarif Integrasi Rp 10 Ribu Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko, Begini Simulasinya

Megapolitan
Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Eks Bendahara Damkar Depok Ditahan Terkait Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai, Kejaksaan Pastikan Belum Ada Tersangka Baru

Megapolitan
Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Polisi Buru ART yang Diduga Curi Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta di Bekasi

Megapolitan
Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Calon Penumpang yang Ingin Coba Tarif Integrasi Bisa Daftar lewat Aplikasi Jaklingko

Megapolitan
Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Anggota F-PDIP DPRD DKI Setuju Tarif Ojol Naik, asalkan Tujuannya agar Pengguna Beralih ke Transportasi Umum

Megapolitan
Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Tolak Pengosongan Lahan, Ratusan Warga Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di 'Pet Shop' Ciracas

Polisi Kantongi Identitas Karyawan yang Curi Uang Puluhan Juta dan 2 HP di "Pet Shop" Ciracas

Megapolitan
Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Megapolitan
Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.