Rachmawati Sebut Ingin ke DPR/MPR dengan 20.000 Orang untuk Serahkan Petisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rachmawati Soekarnoputri membantah pihaknya mempunyai niat untuk menduduki Gedung DPR/MPR pada saat 2 Desember 2016 lalu.

Rachmawati mengatakan, pihaknya berencana ke DPR/MPR untuk menyampaikan petisi untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kembali ke awal, sekaligus solidaritas aksi doa bersama pada 2 Desember.

Rachmawati menjelaskan, keinginannya untuk meminta agar UUD 1945 dikembalikan ke awal sudah dilakukan sejak tahun lalu ketika bertemu Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Permintaannya itu terus berlanjut sampai ketika ia bertemu Zulkifli lagi di Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhamadyah (IMM).

Menurut Rachmawati, sebenarnya ia sudah membuat surat ke polisi untuk ke DPR/MPR.

"Kepada kepolisian, kami akan ke MPR dalam rangka solidaritas bela Islam dan kedua, tujuannya kembali ke UUD 45 dan menyampaikan petisi ke pimpinan DPR," kata Rachmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Jatipadang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Rachmawati mengakui, ia akan ke DPR/MPR dengan diikuti massa sekitar 10.000-20.000 orang. Massanya itu diklaim bagian dari aksi penyerahan petisi tersebut. Ia membantah bahwa massa itu untuk menunggangi aksi doa bersama di Monas.

"Saya coba mengatakan, kami jangan dituding menunggangi aksi GNPF. Ini aksi kami sendiri. Kalau meraka sendiri mau ke sana, itu urusan mereka," ujar Rachmawati.

Dia juga mengaku, sebelum datang untuk bawa petisi itu, ia menghubungi Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia menyatakan, untuk menyerahkan petisi, pihaknya yang akan meminta pimpinan DPR MPR yang keluar menemui.

"Kami tidak masuk ke Gedung DPR/MPR. Kami tetap berada di luar dalam rangka beri petisi ke DPR/MPR dan meminta pimpinan DPR/MPR itu menemui di luar gedung," ujar Rachmawati.

"Jadi, tidak ada upaya untuk kami menduduki Gedung DPR/MPR. Itu instruksi saya berikan berkali-kali, walaupun ada celotehan gini-gini, tidak," ujar dia.