Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan yang Terhambat Prosedur BPJS...

Kompas.com - 08/12/2016, 05:51 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) di Jakarta harus kehilangan layanan klinik satelit di setiap panti setelah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Mereka yang biasanya dirawat langsung di panti, dengan dokter-dokter yang "jemput bola", kini harus bersusah payah pergi ke tempat yang ditunjuk BPJS untuk kontrol dan melakukan perawatan rutin, beberapa hari dalam sepekan.

"Tiga kali dalam sepekan warga binaan kami di sini harus ke rumah sakit khusus di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Waktu tempuhnya dari panti di Cengkareng ini kira-kira dua jam, itu pun kalau tidak macet," kata Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Sarima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (7/12/2016) malam.

(Baca juga: DKI Mulai Tanggung BPJS Pemulung di TPST Bantargebang)

Waktu tempuh dua jam ini bukan tanpa soal. Terkadang, warga binaannya bisa tiba-tiba kumat di jalan sehingga membutuhkan penanganan dan perhatian ekstra selama menuju ke rumah sakit.

Belum lagi, ada keterbatasan petugas yang menemani mereka bolak-balik dari panti ke rumah sakit dan kembali lagi ke panti.

Menurut Sarima, dengan kondisi warga binaannya yang kebanyakan butuh penanganan intensif, kehadiran klinik satelit sebelum diwajibkannya BPJS itu lebih efektif.

Klinik satelit yang dimaksud adalah dengan mendatangkan sejumlah dokter ke panti untuk melakukan tindakan terhadap ODMK di sana.

Jadwal kedatangan dokter bervariasi setiap pekannya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak panti.

Hal yang sama disampaikan Humas Dinas Sosial DKI Jakarta Miftahul Huda.

Ia mengatakan, ada tiga panti serupa di Jakarta dan semuanya harus menerapkan hal yang sama, yakni membawa warga binaannya ke rumah sakit di Duren Sawit untuk menjalani pengobatan.

Menurut dia, masalah ini sebenarnya telah dilaporkan ke berbagai pihak, mulai dari kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, gubernur DKI, Menteri Sosial, hingga Menteri Kesehatan.

Namun, pada akhirnya, mereka harus tetap mengikuti prosedur aturan BPJS yang berlaku.

"Bayangkan saja, ODMK itu harus terus minum obat dan kontrol. Ya kadang-kadang ada yang kumat juga, tetapi apa boleh buat. Seharusnya yang bisa ditangani di panti pakai klinik satelit itu sekarang jadi harus mondar-mandir," tutur Miftah.

(Baca juga: Warga Tak Mampu Mengadu ke Djarot Dipersulit Saat Buat BPJS Anak)

Berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, ada 854 orang yang mengalami gangguan jiwa kategori berat di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1.

Sebanyak 81 di antaranya tengah menjalani rawat inap di rumah sakit, sedangkan selebihnya menjalani perawatan di panti dan bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol dengan dokter.

Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi masalah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Botol dan Batu, Polisi: Tak Ada yang Terluka dan Ditangkap

Megapolitan
Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Cerita Tukang Ojek Sampan Pelabuhan Sunda Kelapa, Setia Menanti Penumpang di Tengah Sepinya Wisatawan

Megapolitan
Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Pendatang Baru di Jakarta Harus Didata agar Bisa Didorong Urus Pindah Domisili

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com