Djarot Tolak Permintaan Ketua RT agar SPJ Dana Operasional Dihapus

Kompas.com - 08/12/2016, 17:09 WIB
Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pasrah dipeluk seorang nenek di Pasar Embrio, Kamis (8/12/2016) Jessi Carina Cawagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pasrah dipeluk seorang nenek di Pasar Embrio, Kamis (8/12/2016)
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RT 06 Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Supradi, mengeluarkan unek-uneknya sebagai ketua RT kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Dia mengeluh soal kewajiban membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana operasional yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI.

"Mohon dihapus untuk pembuatan SPJ-nya, Pak," kata Supradi, Kamis (8/12/2016).

Supradi membandingkan pekerjaan ketua RT sebelum masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Dia mengatakan dulu ketua RT tidak wajib membuat SPJ. Dia juga membandingkan pekerjaan ketua RT dengan pengurus jumantik.

Supradi mengatakan, dana operasional pengurus jumantik lebih besar tetapi tidak perlu membuat SPJ padahal kerja ketua RT berlangsung 24 jam.

"Orang ribut yang dipanggil Pak RT. Pukul 04.00 WIB digedor pintunya karena urusan rumah tangga ya Pak RT lagi yang dipanggil," kata Supradi.

Djarot mengakui bahwa ketua RT dan RW merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Dia mengingatkan, dana operasional RT dan RW berasal dari APBD DKI.

"Oleh karena itu Pak RT, dana itu kan dari APBD kan, maka tetap harus ada SPJ. Supaya kalau diaudit BPK, bisa dipertanggungjawabkan," kata Djarot.

"Bisa diterima enggak Pak RT?" tanya Djarot.

Supradi pun mengangguk-angguk. Warga lain juga bertepuk tangan mendengar penjelasan Djarot. Djarot kembali menjelaskan bahwa ada sekitar 26.000 RT dan 2.750 RW di Jakarta.

Dana operasional untuk seluruh perangkat RT dan RW begitu besar.

"Karena banyak begini maka dana operasional harus dipertanggungjawabkan," kata Djarot.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

Megapolitan
Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X