JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi dan antikorupsi jadi komitmen birokrasi yang akan dijalankan Anies-Sandi jika kelak terpilih. Jumat (9/12/2016), Anies berpidato soal keterbukaan anggaran di Pemprov DKI.
"Transparansi akan jadi kata kunci dari pengelolaan pemerintahan ke depan," kata Anies, usai acara temu warga di rumah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).
Anies akan menghadirkan aplikasi yang dapat digunakan warga Jakarta untuk melihat semua yang dianggarkan Pemprov DKI. Ia menilai, pemerintahan di DKI belum menerapkan transparansi anggaran. Sebab, kata dia, warga tidak pernah tahu anggaran Pemprov DKI digunakan untuk apa.
Dengan transparansi pertanggungjawaban publik akan muncul. Anies juga menjanjikan pemerintahan yang bebas korupsi dengan adanya transparansi.
"Kita akan tegaskan bahwa pemerintahan ke depan bebas korupsinya bukan pungli-pungli yang kecil-kecil saja, tetapi yang sistemik dan sitematik juga," ujarnya.
Sementara itu di waktu yang sama, calon wakil gubernurnya, Sandiaga Uno, membuka penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka. Sejak dimulai kampanye pada akhir Oktober hingga 30 November itu, Anies-Sandi telah menghabiskan dana Rp 19,03 miliar.
Pertemuan tatap muka atau sosialisasi dengan warga menjadi pengeluaran terbesar, yaitu 39 persen atau sekitar Rp 7,11 miliar.
"Saya tanya sama bendahara, berapa sih satu titik kita blusukan, kami pelajari rata-rata setiap titik Rp 5 juta. Sekarang kita coba efisienkan, kita lihat bisa di-cut cost-nya," kata Sandiaga di Posko Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Setelah pertemuan tatap muka dengan warga, pengeluaran terbesar kedua habis pada penyebaran bahan kampanye kepada umum sebesar Rp 6,65 miliar. Bahan kampanye yang dimaksud berupa banner, spanduk, kaos, dan poster.
Sandiaga melaporkan, ia tidak mengalokasikan dana kampanye sama sekali untuk iklan di media massa, rapat umum, maupun pembelian kendaraan dan pembelian aset. Untuk pembelian peralatan yang tidak dirincinya, pasangan Anies-Sandiaga menghabiskan Rp 16,5 juta.
Gaji untuk konsultan dan survei internal sendiri masuk ke dalam pos kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain, yang jika dijumlahkan sebesar Rp 3,21 miliar.
