JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, yakin permohonan praperadilannya akan dikabulkan.
Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dan sidang perdana terkait hal ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016).
"Saya berharap dapatkan hakim yang betul-betul memang berpihak pada kebenaran, melihat kasus ini sebagai kasus hukum. Kira-kira, betul tidak yang dituduhkan ke saya, Pasal 28 ayat 2 UU ITE itu, ada memenuhi unsur apa tidak," kata Buni kepada Kompas.com.
Buni mengaku sudah lelah dibilang sebagai provokator. Dia pun ingin kasusnya benar-benar diuji, apakah memang benar pasal yang digunakan polisi untuk menjerat dirinya, yakni Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik, benar terbukti.
Pasal itu memuat tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
"Pokoknya harus diuji. Kalau saya, Insya Allah, yakin 100 persen menang," tutur Buni. (Baca: Buni Yani: Mudah-mudahan Ahok Dapatkan Keadilan, Saya Juga)
Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu.
Dalam unggahannya, Buni turut menyertakan tulisan yang mempertanyakan ucapan Ahok yang menyertakan ayat suci.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.