Kompas.com - 13/12/2016, 20:44 WIB
Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/12/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/12/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, mendapat tambahan tuntutan hukuman berupa pencabutan hak politik. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Worotikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta di Jalan Bungur Besar Raya, Selasa (13/12/2016).

"Agar menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai melakukan sanksi pertama," kata Ronald.

Sanusi juga dituntut hukuman 10 tahun penjara. Sanusi baru bisa menggunakan hak politiknya setelah 5 tahun bebas dari hukuman penjaranya. Jaksa mengatakan, hukuman itu dituntut dengan mempertimbangkan status Sanusi sebagai anggota DPRD DKI ketika terjerat kasus korupsi.

Sebagai anggota DPRD DKI yang dipilih langsung oleh warga Jakarta, seharusnya Sanusi menjalankan amanah rakyat.

"Namun demikian perbuatan terdakwa sudah barang tentu mencederai kepercayaan publik yang diberikan kepadanya," kata Jaksa.

Sanusi juga disebut memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD DKI.

Jaksa sebelumnya menyatakan bahwa Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sanusi juga disebut terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar atau tepatnya Rp 45.287.833.773,00. Jaksa mengatakan uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Dengan demikian, Sanusi telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian juga Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kompas TV Sidang Suap Reklamasi Hadirkan Istri Sanusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Megapolitan
Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Tak Kunjung Dibuatkan JPO, Warga Cilenggang Protes Bentangkan Spanduk

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejari Jakbar Tetapkan 2 Tersangka Baru

Megapolitan
Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Jika Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Gagal Lagi, Kontraktor Akan Ditunjuk Langsung

Megapolitan
Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Anies Baswedan Dinilai Bisa Lebih Terang-terangan Mau Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Menantu Rizieq Shihab Bebas dari Penjara, Kuasa Hukum Ungkap Kondisinya

Megapolitan
Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Kakek 89 Tahun Disebut Dapat Ancaman Pembunuhan Sebelum Dikeroyok, Ini Tanggapan Polisi

Megapolitan
Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Kerumunan di MOI, Camat Kelapa Gading Ingatkan Penyelenggara Acara untuk Antisipasi Pengunjung

Megapolitan
4 Pelaku yang Cabuli Anak di Kota Bekasi Ditangkap, Modusnya Tawarkan Es Krim hingga Cekoki Miras

4 Pelaku yang Cabuli Anak di Kota Bekasi Ditangkap, Modusnya Tawarkan Es Krim hingga Cekoki Miras

Megapolitan
Cegah Stunting, Pemprov DKI Akan Distribusikan Beras Fortifikasi lewat Program Bansos

Cegah Stunting, Pemprov DKI Akan Distribusikan Beras Fortifikasi lewat Program Bansos

Megapolitan
Empat Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang Nyatakan Tak Keberatan atas Dakwaan

Empat Terdakwa Kebakaran Lapas Tangerang Nyatakan Tak Keberatan atas Dakwaan

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Terancam Hukuman Penjara Maksimal 5 Tahun

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Terancam Hukuman Penjara Maksimal 5 Tahun

Megapolitan
Seorang ASN Positif Covid-19, Kantor Diskominfo Depok Ditutup Sementara, Pegawai WFH

Seorang ASN Positif Covid-19, Kantor Diskominfo Depok Ditutup Sementara, Pegawai WFH

Megapolitan
Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Jakarta Hentikan PTM

Siswa dan Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Jakarta Hentikan PTM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.