Kompas.com - 13/12/2016, 21:50 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, usai dituntut hukuman 10 tahun penjara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016). Jessi CarinaTerdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan pencucian uang, Mohamad Sanusi, usai dituntut hukuman 10 tahun penjara, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus dugaan suap raperda reklamasi dan kasus pencucian uang, Mohamad Sanusi, dengan 10 tahun hukuman penjara dan 5 tahun hak politiknya dicabut setelah dia bebas nanti. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).

Meski demikian, Sanusi tampak tetap tegar usai mendengar tuntutan itu. Setelah Hakim menutup persidangan, Sanusi tampak tersenyum sambil menyalami jaksa penuntut umum yang telah menyusun berkas tuntutannya hingga 1.800 halaman.

Saat berjalan ke luar ruang sidang, dia juga tampak tenang. Tidak terlihat ada air mata yang menetes.

"Ya kan pertama memang yang didakwa sebelumnya itu, jadi yang dituntut itu ya sama dengan yang didakwa. Enggak apa-apa, jadi kan saya punya waktu untuk membuktikan," kata Sanusi.

Mantan anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra itu dijadwalkan akan menyampaikan pembelaannya pada Rabu (21/12/2016) mendatang.

Jaksa sebelumnya menyatakan bahwa Sanusi terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Suap tersebut terkait pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sanusi juga disebut terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 45,2 miliar. Jaksa mengatakan uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan bermotor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, Sanusi telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dia juga disebut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Megapolitan
Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Megapolitan
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Pelaku Mutilasi di Bekasi Buang Jasad Korban di Lokasi Terpisah untuk Hilangkan Jejak

Megapolitan
Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Tersangka Mutilasi di Bekasi Ajak Korban Pesta Narkoba Sebelum Membunuh

Megapolitan
Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Komisi D Dorong Pemprov DKI Prioritaskan Uji Emisi Kendaraan Umum

Megapolitan
Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Motif Pelaku Mutilasi di Bekasi, Sakit Hati Istri Dihina dan Dicabuli Korban

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Pengusaha Mal Sebut PPKM Level 3 Nataru Akan Membuat Tingkat Kunjungan Terkoreksi

Megapolitan
PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

PPKM Level 3 Saat Nataru Dinilai Tidak Akan Efektif Menahan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.