Kompas.com - 14/12/2016, 14:30 WIB
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu. Andri Donnal Putera/Kompas.comTersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Status Facebook Buni Yani dan unggahan ulang penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Buni dinilai polisi telah menyebabkan konflik di masyarakat.

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum Polda Metro Jaya saat memberi tanggapan terhadap pokok permohonan praperadilan Buni atas penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA (suku, agama, rasa, dan antar-golongan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

"Status Facebook dan video yang diunggah di akun Facebook Buni Yani telah menyebabkan konflik di masyarakat, yaitu aksi pada 4 November 2016. Video yang diunggah Buni adalah potongan berdurasi 30 detik dari video asli milik Diskominfomas DKI Jakarta yang berdurasi satu jam 40 menit lebih," kata anggota kuasa hukum Polda Metro Jaya, Komisaris Ahsanul Muqaffi, di hadapan majelis hakim.

Ahsanul membandingkan dampak unggahan video lengkap pidato Basuki di Kepulauan Seribu dengan penggalan video tersebut yang diunggah ulang Buni. Berdasarkan prinsip sebab-akibat, penyidik menilai unggahan status dan video di akun Facebook Buni Yani berdampak buruk.

"Juga mengandung unsur provokasi, berdasarkan pertimbangan dari ahli bahasa, ITE, sosiologi, dan sejumlah ahli lainnya," kata Ahsanul.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Megapolitan
PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X