Kompas.com - 14/12/2016, 14:30 WIB
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu. Andri Donnal Putera/Kompas.comTersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani (kanan) didampingi kuasa hukumnya Aldwin Rahadian (kiri) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, November 2016 lalu.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Status Facebook Buni Yani dan unggahan ulang penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Buni dinilai polisi telah menyebabkan konflik di masyarakat.

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum Polda Metro Jaya saat memberi tanggapan terhadap pokok permohonan praperadilan Buni atas penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA (suku, agama, rasa, dan antar-golongan) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2016).

"Status Facebook dan video yang diunggah di akun Facebook Buni Yani telah menyebabkan konflik di masyarakat, yaitu aksi pada 4 November 2016. Video yang diunggah Buni adalah potongan berdurasi 30 detik dari video asli milik Diskominfomas DKI Jakarta yang berdurasi satu jam 40 menit lebih," kata anggota kuasa hukum Polda Metro Jaya, Komisaris Ahsanul Muqaffi, di hadapan majelis hakim.

Ahsanul membandingkan dampak unggahan video lengkap pidato Basuki di Kepulauan Seribu dengan penggalan video tersebut yang diunggah ulang Buni. Berdasarkan prinsip sebab-akibat, penyidik menilai unggahan status dan video di akun Facebook Buni Yani berdampak buruk.

"Juga mengandung unsur provokasi, berdasarkan pertimbangan dari ahli bahasa, ITE, sosiologi, dan sejumlah ahli lainnya," kata Ahsanul.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Megapolitan
Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X