Munarman Bersaksi dalam Sidang Lanjutan Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 15/12/2016, 11:23 WIB
Salah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016). KOMPAS.com/Andri Donnal PutraSalah satu saksi fakta sidang praperadilan Buni Yani, Munarman, memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat salah satu ormas keagamaan, Munarman, menjadi saksi fakta dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Munarman bersaksi untuk menjelaskan apakah status di akun Facebook milik Buni menjadi salah satu pemicu aksi 4 November 2016 lalu, seperti yang disebut oleh Polda Metro Jaya sebelumnya.

"Menurut saya, itu tidak ada hubungannya. Justru sebelum Buni Yani bikin status itu sama videonya, sudah banyak yang tidak senang dengan omongan Pak Ahok (sapaan Basuki Tjahaja Purnama)," kata Munarman di hadapan majelis hakim.

Menurut Munarman, tidak ada kejanggalan pada status Facebook Buni, yang tertulis demikian, "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al-Maidah 51... (dan) masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini".

Dia juga menekankan bahwa Buni hanya mengunggah ulang video yang berasal dari dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Lagipula itu video kan dari Pemprov DKI, dari mereka-mereka juga. Buni Yani cuma posting lagi video itu, kenapa sekarang jadi masalah. Begitu loh logikanya," tutur Munarman. (Baca: Polisi: Status Facebook Buni Yani Memicu Konflik di Masyarakat)

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Advokat Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Direhabilitasi di RSKO Cibubur, Anji: Minta Doanya...

Direhabilitasi di RSKO Cibubur, Anji: Minta Doanya...

Megapolitan
Potret Pilu Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Rorotan: 3 Peti Ditumpuk dalam Satu Ambulans

Potret Pilu Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di TPU Rorotan: 3 Peti Ditumpuk dalam Satu Ambulans

Megapolitan
Rusun Pasar Rumput Jadi Tempat Isolasi, Wagub Jamin Aktivitas di Area Pasar Tak Terganggu

Rusun Pasar Rumput Jadi Tempat Isolasi, Wagub Jamin Aktivitas di Area Pasar Tak Terganggu

Megapolitan
Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Vaksinasi di Pos Pelayanan DKI Jakarta Tetap Syaratkan KTP DKI atau Keterangan Domisili

Megapolitan
Dipulangkan, Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Dipulangkan, Pria yang Bawa Senjata Tajam Jelang Vonis Rizieq Shihab Kemarin Ternyata Pegawai Pemkot Jaktim

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Puluhan Tenaga Kesehatan di RS dan Puskesmas di Depok Terpapar Covid-19

Megapolitan
Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Jakarta Siapkan 7.936 Tempat Tidur Isolasi Terkendali Pasien Covid-19 di Rusun Pasar Rumput

Megapolitan
Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Video Viral Pasien Terbaring di Tikar hingga Diperiksa di Pikap, Ini Penjelasan RSUD Kota Bekasi

Megapolitan
Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Jokowi Sidak Pelaksanaan PPKM Mikro di Cempaka Putih

Megapolitan
RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

RSUD di Jakpus Terkenda Lahan untuk Dirikan Tenda Darurat Penangan Pasien Covid-19

Megapolitan
35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

Megapolitan
Sempat Diamankan Polisi, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Kini Sudah Dipulangkan

Sempat Diamankan Polisi, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Kini Sudah Dipulangkan

Megapolitan
RSUP Sitanala Tangerang Targetkan Vaksin 1.800 Orang hingga Juli 2021

RSUP Sitanala Tangerang Targetkan Vaksin 1.800 Orang hingga Juli 2021

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Sisa Satu Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Wilayah Tangsel

Kasus Covid-19 Melonjak, Sisa Satu Tempat Tidur ICU di RS Rujukan Wilayah Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X