Kompas.com - 15/12/2016, 11:46 WIB
|
EditorFidel Ali

PTUN menangkan nelayan

Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo dalam sidang putusan yang digelar di PTUN hari ini, Selasa (31/5/2016). Hakim juga memerintahkan agar tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

PT WMS mengatakan keputusan hakim PTUN cukup mengagetkan bagi dunia usaha. Pasalnya keputusan itu tidak sejalan dengan upaya pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Keputusan PTUN itu juga dinilai merupakan salah satu contoh ketidakpastian hukum yang mengganggu iklim investasi. Namun, PT MWS tetap menghormati keputusan tersebut. Selanjutnya, pihaknya menyatakan akan mengajukan langkah hukum dengan mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

Sementara itu, Ahok mengatakan kemenangan nelayan di PTUN belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menjadi masalah baginya. Ahok juga menilai, proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta tidak serta merta bisa dihentikan. Menurut dia, proyek reklamasi pulau tersebut masih bisa dilanjutkan oleh perusahaan lain.

Ahok vs Rizal

Persoalan reklamasi membuat hubungan Ahok dan Rizal memanas. Salah satu puncak memanas terkait keputusan Rizal membatalkan pembangunan Pulau G di pantai utara Jakarta. Keputusan pembatalan seterusnya tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Menteri Koorinator Kemaritiman di Jakarta, Kamis (30/6).

Rizal Ramli mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan pengembang dalam membuat Pulau G. pelanggaran berat tersebut dilakukan karena pembangunan pulau dilakukan di atas kabel listrik PLN yang berguna untuk penerangan Jakarta. Pelanggaran berat lainnya juga telah dilakukan pengembang Pulau G saat menutup dan mengganggu akses jalan nelayan. Lalu, pelanggaran berat lain yang dilakukan pengembang itu adalah, teknis pembangunan pulau yang dinilai pemerintah serampangan dan berpotensi mematikan biota laut.

Merespon keputusan itu, Ahok mempertanyakan kebijakan Rizal Ramli karena belum ada surat kepada Presiden Joko Widodo. Ahok bersikukuh menilai pembangunan pulau G sudah sesuai aturan. Terlebih, kata dia, sebelum diterbitkannya izin pada Desember 2014, sudah ada kajian yang melibatkan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sementara itu, CEO PT Muara Wisesa Samudra, Halim Kumala, menyatakan pihaknya belum menerima surat resmi terkait penghentian secara permanen proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Halim menilai penghentian proyek tersebut hanya dilakukan secara sepihak. Halim pun menyayangkan pemerintah memberikan pernyataan bahwa proyek reklamasi di Pulau G dihentikan secara permanen tanpa membicarakannya dengan pengembang terlebih dahulu.

Ahok pun mengambil langkah lain. Ia bersurat kepada Jokowi pada 1 Juli 2016 terkait pembatalan Pulau G. Surat itu berisi pemaparan fakta-fakta mengenai perizinan yang diberikan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudera.

Menanggapi itu, Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi akan menggelar rapat terbatas membahas surat Gubernur DKI Jakarta soal pembatalan reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta. Sejumlah menteri terkait akan dipanggil untuk membahas hal tersebut, termasuk Rizal Ramli.

Sementara menunggu rapat terbatas itu, Rizal dan Ahok kian memanas. Rizal sempat mempertanyakan status Ahok sebagai gubernur DKI atau pengembang. Pasalnya, menurut Rizal, Ahok terlalu mempertahankan pengembang dalam proyek reklamasi. Menanggapi itu, Ahok pun hanya tertawa dan tak mau ambil pusing atas tudingan Rizal.

Belakangan, Presiden Joko Widodo, memutuskan untuk mencopot Rizal sebagai Menko Kemaritiman pada Rabu (27/7/2016). Posisi Rizal digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Menanggapi itu, Ahok mengaku tidak tahu alasan Rizal Ramli dicopot dari jabatannya. Namun, dia berpendapat alasan pencopotan Rizal bukan karena perbedaan pendapat dengan dirinya terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

"Enak aja lu (Rizal Ramli) dicopot karena reklamasi," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (27/7/2016).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Posko Dukcapil di Rawa Buaya Masih Dibuka Besok, Layani Warga yang Ingin Ubah Data Kependudukan

Megapolitan
Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Cerita Ibu-ibu Pilih Piknik di Kota Tua Jakarta saat Anak Libur Sekolah

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Polisi Sebut Bukan Bom

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Kelas IIA Tangerang, Mobil Brimob hingga Gegana Keluar dari Lokasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat Sepekan Terakhir, Warga Diminta Perketat Prokes

Megapolitan
Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dukcapil Jakarta Barat Jemput Bola Layani Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan

Megapolitan
Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Outlet Holywings di Pondok Indah Tutup, Pintu Digembok hingga Plang Dicopot

Megapolitan
Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Ahli Waris Blokade dan Buka Paksa Palang Tol Jatikarya, Mobil Sempat Masuk Gratis

Megapolitan
Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Masa Jabatannya Segera Berakhir, Bima Arya Fokus Selesaikan Masalah Transportasi hingga Penataan Suryakencana

Megapolitan
Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Pelaku Pengeroyokan Siswa SMAN 70 Masih Pelajar, Kriminolog Anjurkan Damai

Megapolitan
141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

141 Orang Terdampak Perubahan Dua Nama Jalan di Jakarta Barat

Megapolitan
Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Benda Mencurigakan Ditemukan di Lapas Wanita Kelas II A Tangerang

Megapolitan
Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Holywings Penuhi Panggilan DPRD DKI, Jelaskan Akar Masalah Promo Miras Bermuatan SARA

Megapolitan
Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Biaya Perawatan 5 Korban Jebolnya Tandon Air Proyek LRT Ditanggung Kontraktor

Megapolitan
2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

2 Pemuda Asal Bogor Raih Penghargaan Internasional Berkat Jual Beli Ikan Koi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.