Saksi Ahli pada Praperadilan Buni Yani Belum Lihat Isi Status Facebook

Kompas.com - 15/12/2016, 18:16 WIB
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTRATersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (13/12/2016). Buni mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) DKI Jakarta, Achmad Lutfi, bersaksi sebagai ahli agama dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2016).

Hakim Ketua, Sutiyono, tiba-tiba bertanya kepada Lutfi saat dia sedang memberikan kesaksiannya. "Mohon maaf, Pak Lutfi apakah pernah lihat status Facebook pemohon (praperadilan) ini?" tanya Hakim Sutiyono.

Lutfi terdiam sesaat, lalu menjawab bahwa dia belum pernah melihat status Facebook Buni yang membuatnya jadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan).

Sutiyono pun mempersilakan Lutfi melihat salinan berkas cetakan status Facebook Buni tersebut dari kuasa hukum Buni. Setelah melihat sebentar, Lutfi melanjutkan kesaksiannya.

Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Agus Rohmat, sempat minta penegasan apakah kehadiran Lutfi sebagai ahli agama atau mewakili MUI.

"Karena ini berbeda kasus ya, Pak Ustad. Dari tadi Bapak sering mengucapkan soal MUI dan kasus penodaan agama Pak Ahok (sapaan Basuki Tjahaja Purnama), tapi ini kasus yang berbeda. Ini kaitannya dengan status yang diduga menyebarkan kebencian oleh pemohon," kata Agus.

Hingga pukul 17.50 WIB, Lutfi masih menjawab sejumlah pertanyaan dari kuasa hukum Polda Metro Jaya. Lutfi ditanyai tentang isi caption Buni dalam status Facebook-nya terkait video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016.

Lutfi menjadi satu dari empat saksi ahli yang dihadirkan pihak Buni. Tiga ahli yang lain didatangkan yaitu ahli pidana Alfitra, ahli linguistik atau bahasa Andika Dutha, dan ahli ITE Abdullah Andi Koro.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

14 dari 47 Pasien Covid-19 yang Jalani Isolasi di RSD Stadion Patriot Sembuh

Megapolitan
Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X