Hakim Cecar Bawaslu DKI soal Tafsir Pasal Penghadangan Kampanye

Kompas.com - 16/12/2016, 17:28 WIB
Sidang kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur nomor dua, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (13/12/2016). Alsadad RudiSidang kasus penghadangan kampanye calon wakil gubernur nomor dua, Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (13/12/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Anggota majelis hakim, Machri Hendra, mempertanyakan dugaan penghadangan kampanye yang dialami calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Kembangan Utara, Jakarta Barat, pada 9 November 2016.

Pertanyaan itu diajukan beberapa kali kepada Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, saat memberikan keterangan di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016).

Mulanya, Hendra meminta Jufri menjelaskan Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi pasal yang didakwakan kepada terdakwa Naman Sanip (54).

"Pasal 187 Ayat 4, setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta," ujar Jufri menyebutkan bunyi pasal tersebut.


Hendra kemudian menggarisbawahi frasa "jalannya kampanye" dalam pasal tersebut. Dia menanyakan apakah kampanye Djarot sudah berjalan saat Naman muncul sebagai orang yang diduga menghadang kampanye tersebut.

Hendra juga menanyakan apa yang dimaksud dengan kampanye.

Jufri menjawab bahwa kampanye merupakan penyampaian visi-misi dan kampanye Djarot sudah berjalan karena sudah blusukan dan bertatap muka menemui warga.

"Kampanye itu kan menyampaikan visi misi. Apakah si Djarot tadi sudah menyampaikan visi misinya atau sudah menjalankan kampanyenya? Karena kan mengacaukan, menghalangi, mengganggu, jalannya kampanye," tanya Hendra.

Jufri menjelaskan, berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi yang dimintai keterangan tim sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu), Djarot sudah melakukan kegiatan dan blusukan.

"Apakah blusukan itu menyampaikan visi dan misi? Ngerti enggak?" tanya Hendra lagi.

Jufri kemudian menjelaskan bahwa blusukan merupakan salah satu metode pertemuan terbatas. Dalam pertemuan terbatas, cagub maupun cawagub bisa menyampaikan visi, misi, dan program mereka sambil berdialog dengan warga.

Seusai memberikan keterangan di persidangan, Jufri menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelapor, saksi-saksi, dan barang bukti, Djarot sudah menyampaikan visi dan misinya. Djarot juga meminta masukan dari masyarakat.

"Nah maka kami berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan pelapor itu dan juga sentra gakkumdu memutuskan bahwa ini merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana dan diteruskan ke penyidik," tutur Jufri seusai persidangan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Cerita Ahok yang Dianggap Tak Manusiawi | Viral, Sekolah Bobrok di Bekasi

Megapolitan
3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

3 Korban Kecelakaan Bus di Subang Masih Dirawat Intensif di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Tolak Omnibus Law dan Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan, KSPI Gelar Unjuk Rasa di DPR

Megapolitan
Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Mirisnya Kondisi SDN Samudrajaya 04 Bekasi...

Megapolitan
6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Pemkot Jaksel Buat 420 Sumur Resapan Selama 2019

Megapolitan
Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Ujian SIM di Daan Mogot Kembali Pakai Sistem E-Drives

Megapolitan
Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Senin Sore, Lutfi Alfiandi Pemuda Pembawa Bendera Saat Demo Diperiksa sebagai Terdakwa

Megapolitan
Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Pemprov DKI: Trotoar Cikini Belum Ditanam Pohon karena Ada Penataan Saluran

Megapolitan
Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Hari Ini, Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Dijadwalkan Diperiksa sebagai Pelapor Akun @digeeembok

Megapolitan
Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Merawat Keberagaman dan Kebaikan Lewat Tradisi Patekoan di Glodok

Megapolitan
Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman 'Online'

Petugas Pintu Air Manggarai Kerap Dapat Rezeki Kiriman "Online"

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Senin Siang

Megapolitan
Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Mengenal Patekoan di Glodok, Tradisi Menyuguhkan Teh Gratis Setiap Hari

Megapolitan
Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Siswa Tewas Lompat dari Lantai 4 Sekolah, Menteri PPPA: Alarm bagi Kita Semua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X