Arti Tiga Kalimat pada Status Facebook Buni Yani Menurut Ahli Bahasa

Kompas.com - 16/12/2016, 20:15 WIB
Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta. Andri Donnal Putera/Kompas.comKepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Agus Rohmat meminta keterangan ahli dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016). Pada sidang hari ini, Polda Metro Jaya akan menghadirkan tiga saksi ahli dan dua saksi fakta.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli bahasa Indonesia yang berspesialisasi linguistik forensik Universitas Negeri Jakarta, Krisanjaya, menjelaskan makna status Facebook Buni Yani yang membuatnya tersangkut masalah hukum pada sidang lanjutan praperadilan terkait status tersangka Buni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2016).

Krisanjaya dihadirkan Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan tersebut.

"Kalimat pertama yang berbunyi, 'Penistaan terhadap agama?' menunjukkan modalitas kesangsian atau keragu-raguan," kata Krisanjaya di hadapan majelis hakim.

Kalimat kedua yang berbunyi, "Bapak-Ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al Maidah 51"... (dan) "masuk neraka (juga Bapak-Ibu) dibodohi", dinilai Krisanjaya sebagai penggalan dari kutipan langsung seseorang, dalam hal ini penggalan dari kutipan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Krisanjaya, yang ditulis Buni itu bukanlah transkrip dari video pidato Ahok karena kalimat itu tidak sama dengan isi video.

"Kalau yang dibilang transkrip, harus dimasukkan juga penggambaran suasana atau suara yang timbul dari rekaman itu sehingga yang ditulis itu bukan ucapan Pak Basuki. Tanggung jawab atas tulisan itu melekat pada diri penulis," kata Krisanjaya.

Lalu kalimat ketiga, "Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini", disebut Krisanjaya sebagai sebuah perkiraan yang akan terjadi dalam waktu dekat atau singkat.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat bahwa Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Ahok saat di Kepulauan Seribu.

Buni dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X