Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djarot Minta Plt Gubernur DKI Berkoordinasi untuk Rotasi PNS DKI

Kompas.com - 18/12/2016, 08:17 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal tahun nanti, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan merotasi PNS DKI secara besar-besaran.

Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Sumarsono untuk berkoordinasi dengan dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menentukan pejabat yang akan dipilih.

"Bagaimanapun juga, Plt punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan kami. Kami ini masih menjabat tapi nonaktif dan kami masih bertanggung jawab," ujar Djarot di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016) malam.

Selama di pemerintahan Basuki dan Djarot, perombakan PNS DKI cukup sering terjadi. Pejabat yang mengisi posisi sebagai kepala dinas biasanya ditunjuk Basuki atau Ahok atas pertimbangan tertentu.

Djarot tidak ingin posisi kepala dinas dan jabatan lain ditentukan sendiri oleh Sumarsono. Sebab, posisi PNS DKI juga akan memengaruhi pemerintahan mereka di penghujung periode.

"Plt kan cuma 3 bulan, setelah itu kami yang aksi. Maka itu, Plt juga harusnya berkoordinaai dengan kami untuk menata Jakarta," ujar Djarot.

Perombakan SKPD dan PNS DKI dilakukan setelah Perda Organisasi Perangkat Daerah disahkan. Dengan perda tersebut, jumlah SKPD di Jakarta akan mengalami perampingan.

Beberapa SKPD ada yang mengalami penggabungan, ada juga yang mengalami pemisahan. Contohnya seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami pemisahan menjadi 2 SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah. Selain itu, ada juga SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur.

Djarot mengatakan, kebijakan perampingan SKPD dan PMS DKI sudah dimulai sejak dia dan Basuki masih aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur. Perda untuk melakukan perampingan itu rampung di masa pemerintahan Sumarsono.

"Karena kami menilai terlalu gemuk, maka perlu ada perampingan dan penggambungan beberapa SKPD dan membentuk beberapa SKPD yang tidak tertampung. Jadi ini konsekuensi dari (kebijakan) kita ya," ujar Djarot.

Kompas TV Ahok: Saya Pengen PNS Pulang Cepet Ajalah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com