Djarot Minta Plt Gubernur DKI Berkoordinasi untuk Rotasi PNS DKI

Kompas.com - 18/12/2016, 08:17 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal tahun nanti, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan merotasi PNS DKI secara besar-besaran.

Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Sumarsono untuk berkoordinasi dengan dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menentukan pejabat yang akan dipilih.

"Bagaimanapun juga, Plt punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan kami. Kami ini masih menjabat tapi nonaktif dan kami masih bertanggung jawab," ujar Djarot di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016) malam.

Selama di pemerintahan Basuki dan Djarot, perombakan PNS DKI cukup sering terjadi. Pejabat yang mengisi posisi sebagai kepala dinas biasanya ditunjuk Basuki atau Ahok atas pertimbangan tertentu.

Djarot tidak ingin posisi kepala dinas dan jabatan lain ditentukan sendiri oleh Sumarsono. Sebab, posisi PNS DKI juga akan memengaruhi pemerintahan mereka di penghujung periode.

"Plt kan cuma 3 bulan, setelah itu kami yang aksi. Maka itu, Plt juga harusnya berkoordinaai dengan kami untuk menata Jakarta," ujar Djarot.

Perombakan SKPD dan PNS DKI dilakukan setelah Perda Organisasi Perangkat Daerah disahkan. Dengan perda tersebut, jumlah SKPD di Jakarta akan mengalami perampingan.

Beberapa SKPD ada yang mengalami penggabungan, ada juga yang mengalami pemisahan. Contohnya seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami pemisahan menjadi 2 SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah. Selain itu, ada juga SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur.

Djarot mengatakan, kebijakan perampingan SKPD dan PMS DKI sudah dimulai sejak dia dan Basuki masih aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur. Perda untuk melakukan perampingan itu rampung di masa pemerintahan Sumarsono.

"Karena kami menilai terlalu gemuk, maka perlu ada perampingan dan penggambungan beberapa SKPD dan membentuk beberapa SKPD yang tidak tertampung. Jadi ini konsekuensi dari (kebijakan) kita ya," ujar Djarot.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Polres Jakarta Utara Pakai Water Cannon Untuk Semprot Cairan Disinfektan di Jalanan

Megapolitan
Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Kekhawatiran DKI jika Bus AKAP Tetap Beroperasi Angkut Warga ke Luar Jakarta

Megapolitan
Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Tewas Ditabrak Mobil saat Sedang Jogging di Karawaci, Andre Sempat Selamatkan Anaknya

Megapolitan
Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Cegah Covid-19, Puluhan Titik Jalan di Jakarta Timur Disemprotkan Disinfektan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Pandemi Covid-19, Bawaslu Tangsel Tunda Tahapan Pilkada 2020

Megapolitan
Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Perempuan yang Tabrak Pria Paruh Baya di Karawaci Konsumsi Soju Sebelum Kejadian

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Kualitas Udara Jakarta Tak Membaik Selama Masa Social Distancing

Megapolitan
Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Keluarga Korban Tabrakan di Karawaci: Setelah Tabrak, Pelaku Aniaya Istri Korban

Megapolitan
Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Karena Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Revisi Target Pengunjung Tahun 2020

Megapolitan
Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Megapolitan
Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Kualitas Udara di Jakarta Disebut Akan Semakin Membaik jika Karantina Wilayah Diterapkan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Pemkot Bekasi Perpanjang Penutupan Tempat Hiburan, Bioskop, hingga Apartemen Harian

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Cegah Penyebaran Covid-19, Warga Jati Pulo dan Kota Bambu Utara Pasang Pagar Besi di Perbatasan Wilayah

Megapolitan
Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Cegah Corona, PT MRT Jakarta Bagikan Paket Masker dan Hand Sanitizer ke Penumpang

Megapolitan
UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

UPDATE RSD Wisma Atlet 31 Maret: 413 Pasien Dirawat, 1 PDP Meningal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X