Djarot Minta Plt Gubernur DKI Berkoordinasi untuk Rotasi PNS DKI

Kompas.com - 18/12/2016, 08:17 WIB
Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut 2, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat saat debat kandidat program acara Rosi dan Kandidat Pemimpin yang di selenggarakan Kompas TV Jakarta di Djakarta Theater Ballroom, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal tahun nanti, Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan merotasi PNS DKI secara besar-besaran.

Wakil Gubernur non-aktif DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Sumarsono untuk berkoordinasi dengan dia dan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menentukan pejabat yang akan dipilih.

"Bagaimanapun juga, Plt punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan kami. Kami ini masih menjabat tapi nonaktif dan kami masih bertanggung jawab," ujar Djarot di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016) malam.

Selama di pemerintahan Basuki dan Djarot, perombakan PNS DKI cukup sering terjadi. Pejabat yang mengisi posisi sebagai kepala dinas biasanya ditunjuk Basuki atau Ahok atas pertimbangan tertentu.

Djarot tidak ingin posisi kepala dinas dan jabatan lain ditentukan sendiri oleh Sumarsono. Sebab, posisi PNS DKI juga akan memengaruhi pemerintahan mereka di penghujung periode.

"Plt kan cuma 3 bulan, setelah itu kami yang aksi. Maka itu, Plt juga harusnya berkoordinaai dengan kami untuk menata Jakarta," ujar Djarot.

Perombakan SKPD dan PNS DKI dilakukan setelah Perda Organisasi Perangkat Daerah disahkan. Dengan perda tersebut, jumlah SKPD di Jakarta akan mengalami perampingan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa SKPD ada yang mengalami penggabungan, ada juga yang mengalami pemisahan. Contohnya seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami pemisahan menjadi 2 SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah. Selain itu, ada juga SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur.

Djarot mengatakan, kebijakan perampingan SKPD dan PMS DKI sudah dimulai sejak dia dan Basuki masih aktif sebagai gubernur dan wakil gubernur. Perda untuk melakukan perampingan itu rampung di masa pemerintahan Sumarsono.

"Karena kami menilai terlalu gemuk, maka perlu ada perampingan dan penggambungan beberapa SKPD dan membentuk beberapa SKPD yang tidak tertampung. Jadi ini konsekuensi dari (kebijakan) kita ya," ujar Djarot.

Kompas TV Ahok: Saya Pengen PNS Pulang Cepet Ajalah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

ODHA di Depok Masih Dapat Stigma Negatif

Megapolitan
Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Pemprov Jakarta Bentuk Tim Khusus Awasi Alat Makan Bahan Melamin Tak Ber-SNI

Megapolitan
Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Pada Akhir Pekan, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Capai 90.000 Orang

Megapolitan
PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

PPKM Level 2, Regulasi PTM di Jakarta Barat Tidak Berubah

Megapolitan
Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Massa Reuni 212 Bakal Kumpul di Patung Kuda, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Selidiki Tewasnya Anggota FBR Joglo, Polisi: Pemeriksaan Saksi Tanpa Bawa Nama Ormas

Megapolitan
Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Warga Akan Patungan jika Pemkot Tak Segera Ganti Tutup Gorong-gorong di Margonda yang Hilang

Megapolitan
Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Harga Minyak Goreng di Jakut Tembus Rp 22.000 per Liter, Pedagang: Naik Terus Tiap Minggu

Megapolitan
UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 70 Kasus di Jakarta, 462 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Respons Sahroni Diminta Mundur sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta

Megapolitan
Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Besi Penutup Gorong-gorong di Margonda Dicuri, 2 Minggu Belum Diperbaiki

Megapolitan
2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

2,5 Juta Warga Jakarta Belum Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

BEM UI Pecat Seorang Pengurusnya Terkait Kekerasan Seksual

Megapolitan
Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Kota Bogor Turun ke PPKM Level 2, Kemungkinan karena Klaster PTM Terbatas

Megapolitan
RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kota Depok Siapkan Tangki Oksigen Kapasitas 10 Ton untuk Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.