Polda Metro Jaya Tak Hadir pada Sidang Lanjutan Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 19/12/2016, 12:32 WIB
Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, bersama kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016). Buni menghadiri sidang lanjutan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERATersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, Buni Yani, bersama kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/12/2016). Buni menghadiri sidang lanjutan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan praperadilan status tersangka Buni Yani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedianya digelar Senin (19/12/2016) pagi. Namun, sidang dengan agenda kesimpulan itu hanya berlangsung beberapa menit tanpa ada pembacaan kesimpulan karena Polda Metro Jaya selaku termohon tidak hadir pada sidang itu.

"Dikarenakan termohon tidak hadir, majelis menerima berkas kesimpulan untuk kemudian dipelajari dan dilanjutkan dengan agenda putusan pada hari Rabu (21/12/2016) mendatang," kata Hakim Ketua Sutiyono di muka persidangan.

Pihak yang hadir hanya dari Buni Yani bersama tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, menyebutkan ada 28 halaman berkas kesimpulan dari pihaknya yang diserahkan ke hakim.

Hakim Sutiyono menjelaskan, sidang dengan agenda kesimpulan itu memang tidak wajib dihadiri oleh pihak pemohon maupun termohon. Jika ada pihak yang belum bisa hadir, dapat mengirimkan berkas kesimpulannya kepada majelis hakim via surat elektronik atau e-mail.

Penetapan status tersangka Buni berawal dari laporan Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) ke Polda Metro Jaya. Ketua Kotak Adja, Muannas Alaidid, berpendapat Buni memprovokasi masyarakat melalui unggahan ulang video pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat di Kepulauan Seribu.

Buni kemudian dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X