Buni Yani Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilannya

Kompas.com - 19/12/2016, 12:49 WIB
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELITerlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA (suku, agama, ras,dan antar-golongan), Buni Yani, meyakini permohonan praperadilannya akan dikabulkan majelis hakim. Buni telah menjalani sidang praperadilan sejak Selasa (13/12/2016) pekan lalu dan permohonannya akan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (21/12/2016) mendatang.

"Kami melihat kesaksian dari saksi fakta maupun ahli kami dan termohon selama ini menguatkan permohonan kami, bahwa status tersangka Pak Buni harus digugurkan," kata kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, usai sidang lanjutan praperadilan Buni, Senin (19/12/2016).

Hal yang mendasari keyakinan Buni, menurut Aldwin, adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa apa yang ditulis Buni pada status Facebook miliknya bukan transkrip, melainkan kutipan intisari yang bercampur dengan opini pribadi.

Selain itu, ahli ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dari kuasa hukum mengungkapkan, status Facebook Buni tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal tersebut sebelumnya digunakan oleh penyidik untuk menetapkan Buni sebagai tersangka.

Menurut penyidik, ada unsur dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA pada isi status Facebook Buni tersebut.

"Kami juga dikuatkan oleh keterangan ahli agama yang menyatakan, setiap orang berhak membela agamanya dan ketika merasa terganggu itu bisa meminta konfirmasi. Kemarahan umat Islam bukan karena Pak Buni, itu disampaikan saksi kami. Ada Munarman dan Ketua Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta Achmad Lutfi," tutur Aldwin.

Ada 28 halaman berkas kesimpulan pihak Buni yang telah diserahkan kepada Hakim Ketua Sutiyono. Sutiyono menjadwalkan sidang lanjutan pada hari Rabu dengan agenda putusan.

Jika hakim mengabulkan permohonan praperadilan Buni, maka status tersangkanya dapat dibatalkan. Namun, bila hakim menolak permohonan praperadilan Buni, maka penyidik akan melanjutkan perkara itu hingga sampai ke tahap pengadilan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Akan Dipasang Bronjong

Megapolitan
Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Istri Pesepak Bola Ilija Spasojevic Dimakamkan di TPU Jeruk Purut

Megapolitan
Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Tabrakan di TMP Taruna Tangerang akibat Mobil Boks Terobos Lampu Merah

Megapolitan
JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Megapolitan
Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X