Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa: Status Tersangka Ahok Mestinya Dipersoalkan di Sidang Praperadilan

Kompas.com - 20/12/2016, 11:57 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang kasus dugaan penodaan agama terdakwa Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, tim penasihat hukum Ahok tidak tepat menyampaikan penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai prosedur pada proses peradilan.

JPU Ali Mukartono mengatakan, keberatan terkai hal itu seharusnya disampaikan dalam sidang praperadilan.

"Jika menurut penasihat hukum penetapan tersangka Ahok tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, bukan dalam tahap penyampaian keberatan atau eksepsi," kata Ali dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara yang digelar di bekas gedung PN Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada, Selasa (20/12/2016).

Ali menuturkan, penetapan Ahok sebagai tersangka merupakan kewenangan pihak kepolisian. Oleh karena itu, JPU menyebut tidak tepat ketika penasihat hukum Ahok menyatakan penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar HAM dalam eksepsinya.

"Karena sampai saat ini belum ada putusan pengadilan terhadap salah atau tidaknya penetapan terdakwa sebagai tersangka," kata Ali.

Tim penasihat hukum Ahok dalam sidang perdana pada Selasa (13/12/2016) lalu menyatakan, penetapan Ahok sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Sebabnya, tidak ada surat perintah penyidikan atau sprindik. Sprindik baru diterbitkan pada 16 November 2016. Sementara pada waktu itu, Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sprindik seharusnya diterbitkan sebelum waktu tersebut, sebelum penyidikan dilakukan.

Ahok telah didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga telah melakukan penodaan terhadap agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daur Ulang Barang Bekas, Siswa SMA di Jaksel Buat Tempat Sampah Elektrik dan Lampu Sensor Suara

Daur Ulang Barang Bekas, Siswa SMA di Jaksel Buat Tempat Sampah Elektrik dan Lampu Sensor Suara

Megapolitan
'Ngeles' Saat Ditanya Ketertarikan Ikut Pilkada Jakarta, Heru Budi: Saya Tertarik Ngambil Telur Bagus

"Ngeles" Saat Ditanya Ketertarikan Ikut Pilkada Jakarta, Heru Budi: Saya Tertarik Ngambil Telur Bagus

Megapolitan
Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Megapolitan
Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Megapolitan
'Malaikat' Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

"Malaikat" Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

Megapolitan
Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Megapolitan
Politikus Gerindra Sebut Ada yang 'Meriang' dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Politikus Gerindra Sebut Ada yang "Meriang" dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Megapolitan
Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com