Sumarsono Dinilai Buka Peluang Munculnya "Anggaran Siluman" di APBD DKI

Kompas.com - 20/12/2016, 19:41 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat menerima aduan warga, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/10/2016). Dokumentasi Pemprov DKI Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat menerima aduan warga, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/10/2016).
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dinilai memiliki agenda politik untuk mendorong masa nonaktif Ahok diperpanjang.

Pengamat politik Sebastian Salang mengatakan, Sumarsono memiliki batasan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan gubernur definitif.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hanya gubernur yang berhak menentukan anggaran.

"Soal anggaran sudah dikhawatirkan Ahok (Gubernur DKI nonaktif). Khawatir betul pembahasan APBD sedang cuti. Momen ini dimanfaatkan Pelaksana Tugas untuk sahkan itu," ucap Sebastian Salang saat dihubungi wartawan, Selasa (20/12/2016).

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 sudah disahkan dalam sebuah sidang paripurna, Senin (19/12/2016) kemarin.

Adapun nilai APBD DKI 2017 mencapai Rp 70,19 triliun.

Sebastian menilai, terdapat kelonggaran yang ditunjukan Sumarsono agar DPRD memasukkan anggaran siluman, sehingga anggaran membengkak.

"Kelonggaran luar biasa ditunjukan Pelaksana Tugas. Memberi ruang DPRD memasukkan siluman. Kalau dibiarkan pemborosan periode bisa terjadi. Bahaya bagi tata kelola keuangan daerah," ujar Sebastian.

Selain persoalan anggaran, ucap Sebastian, kebijakan Sumarsono harus disoroti. Khususnya mengenai perombakan Pegawai Negeri Sipil DKI yang akan dilakukan pada awal Januari 2017.

Diharapkan Sebastian, bahwa Sumarsono tak asal merekrut PNS.

"Kepentingan tertentu masukkan orang ke dalam akan degradasi mental birokrat kembali lagi. Tidak prima lagi. Birokrasi mundur lagi. Semerawut kayak dulu," kata Sebastian.

Seperti diketahui, Kemendagri masih menunggu surat balasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait nomor register persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok. (Baca: Yang Tak Diinginkan Ahok Jadi Nyata, APBD DKI 2017 Disahkan Plt Gubernur)

Sumarsono mengatakan, Kemendagri sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait nomor register persidangan dengan terdakwa Ahok yang merupakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif.

"Belum ada (jawaban) hanya menyampaikan surat nanti terserah pengadilan. Jawabannya belum ada dan terserah pada pengadilan," ucap Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016). (Dennis Destryawan)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Pemkot Sarankan Rumah Makan hingga Pasar di Bekasi Beralih Jualan Lewat Online

Megapolitan
Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Kepedulian Ibu-ibu PKK Jakbar, Bagikan Makanan untuk Tenaga Medis di RSUD dan Puskesmas

Megapolitan
Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Hasil Rapid Test Sementara Kota Tangerang, 26 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Tuai Simpati, Aksi Emak-emak Berbagi Makanan untuk Mahasiswa Rantau UI Makin Banyak Pengikut

Megapolitan
Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Banjir Landa Perumahan Mustika Gandaria Bekasi

Megapolitan
Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Sepi Penumpang karena Covid-19, PO Bus AKAP Kurangi Armadanya

Megapolitan
Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Dalam Dua Pekan, Damkar Jakarta Timur Semprot Disinfektan di 731 Titik

Megapolitan
Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Apartemen yang Disulap Jadi RS Khusus Pasien Covid-19 Mulai Beroperasi Jumat Ini

Megapolitan
Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Pasien Positif Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Sebanyak 111 Orang

Megapolitan
Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Gratiskan Makanan untuk Penghuni Asrama UI, Emak-emak Ini Tak Berkeberatan Peminatnya Bertambah

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 322 Orang dalam Sepekan, Ini Rinciannya

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Wakil Wali Kota Bekasi Ajak Warga Bantu Sesama yang Terdampak Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Pemprov DKI Dapat Bantuan Sarung Tangan hingga Hand Sanitizer dari Masyarakat dan Swasta

Megapolitan
Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Tingkat Kematian Akibat Covid-19 di Jakarta Capai 11 Persen

Megapolitan
Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Bus AKAP di Terminal Tanjung Priok Dikurangi untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X