DKI Minta BPN Akhiri Pinjam Pakai Lahan Bekas Kantor Kedubes Inggris

Kompas.com - 21/12/2016, 10:35 WIB
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Robert J SteinerKedutaan Besar Inggris di Jakarta
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menghentikan pinjam pakai lahan bekas kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Bunderan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menjelaskan, pihak Kedubes Inggris mendapat hak pakai dari pemerintah pusat untuk menggunakan lahan tersebut sejak tahun 1961. Namun, lahan tersebut sudah tak dipergunakan lagi oleh Kedubes Inggris dan akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

(Baca: Djarot Bersyukur jika Lahan Kedubes Inggris Milik Pemerintah Pusat)

"Kami meminta kepada Kementerian Agraria untuk segera mengakhiri pinjam pakai. Karena pinjam pakai mengatakan, kalau (lahan) sudah tidak dipakai lagi oleh Kedubes Inggris akan dikembalikan (ke pemerintah)," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Sumarsono mengaku telah bersurat secara resmi kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengakhiri masa pakai dan mengembalikan lahan ke pemerintah. Kementerian ATR/BPN, kata dia, tengah memeriksa data terkait lahan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta juga menunggu pembayaran sewa lahan oleh pihak Kedubes Inggris.

(Baca: Pemprov DKI Tunggu Kedubes Inggris Bayar Uang Sewa Rp 63 Ribu Tiap Tahun

"Tapi Kedubes Inggris sendiri sebenarnya dari awal sudah menyadari posisinya. Bahkan sempat menanyakan, 'Kami kok harusnya membayar sewa, ditarik siapa uangnya? Kok enggak ditarik uangnya? Kami bayar ke mana'. Bingung mereka," kata Sumarsono.

Kedubes Inggris mendapat hak pakai untuk menggunakan lahan tersebut. Kedubes Inggris berkewajiban membayar Rp 63 ribu tiap tahunnya sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun perolehan hak pakai atau pada tahun 1961.

BPN Jakarta Pusat sebelumnya menjelaskan lahan itu bersertifikat atas nama Kedubes Inggris. Apabila Kedubes Inggris mau melepaskan atau menjual, harus ada rekomendasi. Pertama dari Kementerian Luar Negeri, yang kedua dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Rencananya, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta akan membeli lahan tersebut dengan anggaran sebesar Rp 479 miliar jika memang itu milik Kedubes Inggris. Lahan tersebut akan difungsikan sebagai RTH, lokasi aksi unjuk rasa, serta command center bagi Mass Rapid Transit (MRT).

"Tapi entah bagaimana demikian nanti dengan Kemenlu akan dikonfirmasi melalui diplomasi saja. Karena tanah kedutaan sudah 50 tahun yang lalu," kata Sumarsono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Tas Mencurigakan di Depok, Isinya Ternyata Jas Hujan

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Polisi Selidiki Kasus Penyiraman Air Keras di Jakbar yang Terjadi Dua Kali dalam Seminggu

Megapolitan
Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Sirkus hingga Cosplay Bakal Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Iuran BPJS Naik, DKI Usul Anggaran Rp 2,5 T untuk Subsidi 5,1 Juta Warga

Megapolitan
Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Flyover Tanjung Barat di Depan IISIP Akan Selesai Akhir 2020

Megapolitan
Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Mengulik Cikal Bakal Keberadaan Bangunan Belanda di Pinggir Jalan TB Simatupang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X