Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 21/12/2016, 17:50 WIB
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELITerlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Sutiyono, hakim tunggal sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Buni Yani, memutuskan menolak semua permohonan yang diajukan oleh Buni.

Sebelum membacakan putusannya, hakim terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Sutiyono saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).

Sutiyono menilai, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur yang sah dalam menetapkan Buni sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Dalam menetapkan Buni sebagai tersangka, tambah Sutiyono, penyidik sudah memiliki dua alat bukti permulaan, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Penetapan tersangka sah karena telah memenuhi bukti permulaan. Penangkapan juga dapat dilakukan di mana pun, termasuk kantor kepolisian usai diperiksa menjadi saksi," ucap dia.

Selain itu, lanjut Sutiyono, polisi telah melengkapi syarat formal administrasi penyidikan, mulai dari menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pemanggilan saksi, penetapan tersangka, dan penangkapan hingga gelar perkara.

"Bukti berupa sprindik jelas dimulai 25 Oktober 2016. Tidak dikirimnya SPDP ke JPU tidak terbukti," kata Sutiyono. (Baca: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buni Yani)

Dengan hakim menolak permohonan praperadilan Buni, penyidik akan melanjutkan perkara itu hingga sampai ke tahap pengadilan. Buni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA.

Buni dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipindahkan, Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih Diangkut Pakai Transjakarta

Dipindahkan, Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih Diangkut Pakai Transjakarta

Megapolitan
2.000 KK Alami Kelangkaan Air Bersih di Jakarta Barat

2.000 KK Alami Kelangkaan Air Bersih di Jakarta Barat

Megapolitan
Bank DKI Minta Fotokopi SK Anggota DPRD DKI sebagai Syarat Pinjaman Uang

Bank DKI Minta Fotokopi SK Anggota DPRD DKI sebagai Syarat Pinjaman Uang

Megapolitan
Apa Kata Anggota DPRD DKI soal Gadai SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI

Apa Kata Anggota DPRD DKI soal Gadai SK untuk Pinjam Uang ke Bank DKI

Megapolitan
SDN 07 Cilincing Naikkan Daya Listrik Sekolah Terkait Pemasangan Filter Udara

SDN 07 Cilincing Naikkan Daya Listrik Sekolah Terkait Pemasangan Filter Udara

Megapolitan
Indonesia Pulangkan Sampah Plastik Australia yang Terkontaminasi B3

Indonesia Pulangkan Sampah Plastik Australia yang Terkontaminasi B3

Megapolitan
Pasang Filter Bukan Solusi, DPRD Minta Pabrik Alumunium di Cilincing Direlokasi

Pasang Filter Bukan Solusi, DPRD Minta Pabrik Alumunium di Cilincing Direlokasi

Megapolitan
KPU Tangsel Mulai Susun Anggaran untuk Pilkada 2020

KPU Tangsel Mulai Susun Anggaran untuk Pilkada 2020

Megapolitan
Pemasangan Filter di SDN 07 Cilincing Jadi Contoh bagi Sekolah Lain yang Terpapar Polusi

Pemasangan Filter di SDN 07 Cilincing Jadi Contoh bagi Sekolah Lain yang Terpapar Polusi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bantu Tebus Ijazah Warga Tak Mampu

Pemprov DKI Akan Bantu Tebus Ijazah Warga Tak Mampu

Megapolitan
Camat Cilincing: Sebagian Pengusaha Arang Akan Pindah ke Kota Lain

Camat Cilincing: Sebagian Pengusaha Arang Akan Pindah ke Kota Lain

Megapolitan
Tidak Ada Pengendara yang Bantu Nenek Dian Saat Gendong Jenazah Cucunya di Cilincing

Tidak Ada Pengendara yang Bantu Nenek Dian Saat Gendong Jenazah Cucunya di Cilincing

Megapolitan
Jalur Sepeda di Kawasan Blok M Jadi Lahan Parkir

Jalur Sepeda di Kawasan Blok M Jadi Lahan Parkir

Megapolitan
Polisi Tangkap 10 Tersangka Penggelapan Mobil Selama 3 Bulan Terakhir

Polisi Tangkap 10 Tersangka Penggelapan Mobil Selama 3 Bulan Terakhir

Megapolitan
Tak Disetujui Kemendagri, DKI Tetap Anggarkan Iuran BPJS untuk Pemulung Bantargebang

Tak Disetujui Kemendagri, DKI Tetap Anggarkan Iuran BPJS untuk Pemulung Bantargebang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X