Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buni Yani

Kompas.com - 21/12/2016, 17:50 WIB
Terlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELITerlapor kasus dugaan pengeditan video Ahok, Buni Yani (Kaca Mata) saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/12/2016). Buni Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus upaya makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Sutiyono, hakim tunggal sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Buni Yani, memutuskan menolak semua permohonan yang diajukan oleh Buni.

Sebelum membacakan putusannya, hakim terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan yang mendasari putusan tersebut.

"Mengadili menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Sutiyono saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016).

Sutiyono menilai, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur yang sah dalam menetapkan Buni sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).

Dalam menetapkan Buni sebagai tersangka, tambah Sutiyono, penyidik sudah memiliki dua alat bukti permulaan, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Penetapan tersangka sah karena telah memenuhi bukti permulaan. Penangkapan juga dapat dilakukan di mana pun, termasuk kantor kepolisian usai diperiksa menjadi saksi," ucap dia.

Selain itu, lanjut Sutiyono, polisi telah melengkapi syarat formal administrasi penyidikan, mulai dari menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), pemanggilan saksi, penetapan tersangka, dan penangkapan hingga gelar perkara.

"Bukti berupa sprindik jelas dimulai 25 Oktober 2016. Tidak dikirimnya SPDP ke JPU tidak terbukti," kata Sutiyono. (Baca: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Buni Yani)

Dengan hakim menolak permohonan praperadilan Buni, penyidik akan melanjutkan perkara itu hingga sampai ke tahap pengadilan. Buni ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA.

Buni dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Ancaman hukuman untuk Buni adalah kurungan maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

UPDATE 28 Oktober: Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Bertambah 22, Totalnya Kini 2.117

Megapolitan
Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Libur Panjang, 41.984 Kendaraan Keluar Jakarta dari Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Pulang dari Luar Kota Setelah Libur Panjang, ASN di Bogor Wajib Swab Test dan Karantina Mandiri

Megapolitan
Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Hari Ketiga Operasi Zebra di Jakbar, Tidak ada Pengemudi yang Ditilang

Megapolitan
UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

UPDATE Grafik 28 Oktober: Total 7.007 Kasus Covid-19 di Depok

Megapolitan
Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Bima Arya Imbau Warga dan ASN Bogor Tidak ke Luar Kota Selama Libur Panjang

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 28 Oktober: Kasus Positif Bertambah 14 dan 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 844, Kasus Covid-19 di Jakarta Capai 103.552

Megapolitan
Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Tepergok saat Beraksi, Perampok Spesialis Rumah Kosong di Pademangan Diamuk Massa

Megapolitan
Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Kebakaran Indekos di Tambora Diduga karena Korsleting listrik

Megapolitan
Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Dua Orang Diduga Copet Ditangkap di Tengah Unjuk Rasa

Megapolitan
11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

11 Pemuda Diamankan Saat Hendak Ikut Demo Omnibus Law, 2 dari Mereka Positif Narkoba

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Pemkot Bogor Siapkan 3.000 Alat Rapid Tes untuk Wisatawan Selama Libur Panjang

Megapolitan
Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Kali Kecelakaan Beruntun dalam Sehari di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Akan Ikut Demo Tolak Omnibus Law, 11 Pemuda Diamankan Polres Jaksel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X