Survei Litbang Kompas: Politik Aliran Kembali Naik di Pilkada DKI 2017

Kompas.com - 22/12/2016, 09:01 WIB
Pengendara sepeda motor melaju di samping baliho bergambar tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jalan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/11/2016). KPU DKI Jakarta menyediakan alat peraga kampanye untuk setiap pasangan calon dengan jumlah yang sama, namun apabila masih dirasa kurang mencukupi, masing-masing pasangan calon dibebaskan menambah alat peraga maksimal sebanyak 150 persen dari yang diadakan KPU. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPengendara sepeda motor melaju di samping baliho bergambar tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jalan Kuningan, Jakarta, Rabu (23/11/2016). KPU DKI Jakarta menyediakan alat peraga kampanye untuk setiap pasangan calon dengan jumlah yang sama, namun apabila masih dirasa kurang mencukupi, masing-masing pasangan calon dibebaskan menambah alat peraga maksimal sebanyak 150 persen dari yang diadakan KPU.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada Desember ini menunjukkan naiknya pilihan politik berdasarkan basis primordial agama atau sering disebut "politik aliran" pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Responden pemilih partai berbasis massa Islam cenderung memilih kepala daerah yang seakidah meskipun aspirasinya berbeda dengan dukungan yang diberikan partai pilihan mereka.

Sebaliknya, fenomena demikian tidak terlihat pada responden pemilih partai berbasis massa nasionalis. Pilihan responden lebih dinamis sehingga terlihat lebih cair dalam konstelasi dukungan terhadap ketiga pasangan calon. Faktor agama bukan menjadi penentu utama dalam menentukan calon gubernur pilihan mereka.

Jika partai-partai pengusung dipetakan terhadap tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, akan menghasilkan dua motif utama, yaitu partai nasionalis plus Islam (partai berbasis massa Islam) dan partai nasionalis murni.


Partai nasionalis plus Islam direpresentasikan melalui pasangan nomor satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (Partai Demokrat, PKB, PPP, dan PAN) dan pasangan nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Gerindra, PKS).

Sementara itu, partai nasionalis murni direpresentasikan melalui pasangan nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (PDI-P, Golkar, Nasdem, dan Hanura).

Dari pemetaan tersebut, responden yang tergabung dalam partai koalisi pengusung Agus-Sylvi terlihat paling konsisten dalam memilih calon gubernur, yaitu 61,3 persen.

Untuk partai koalisi pengusung Ahok-Djarot sedikit lebih cair karena tidak semua responden memilih secara konsisten sesuai dengan dukungan dari partai pilihan mereka. Konsistensi pemilih koalisi partai ini mencapai 56 persen. Artinya, proporsi responden yang memiliki perbedaan aspirasi dengan garis politik partai relatif sama besarnya.

Sementara itu, pemilih partai koalisi pengusung Anies-Sandi yang memilih mereka berdua sebanyak 41,6 persen.

Survei Litbang Kompas diselenggarakan pada 7-15 Desember 2016. Survei dilakukan secara tatap muka terhadap 800 responden secara acak yang tersebar di enam kota/kabupaten di Jakarta. Jumlah responden di setiap wilayah ditetapkan secara proporsional.

Survei dilakukan menggunakan metode pencuplikan sistematis dari daftar pemilih sementara (DPS) DKI Jakarta. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin error plus minus 3,46 persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Megapolitan
Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Megapolitan
Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Megapolitan
Tahu Ada Razia Satpol PP, Para PKL Kabur Tinggalkan Gerobak

Tahu Ada Razia Satpol PP, Para PKL Kabur Tinggalkan Gerobak

Megapolitan
Tolak Eksepsi Desrizal, Jaksa Sebut Isinya Hanya Pendapat Kuasa Hukum Saja

Tolak Eksepsi Desrizal, Jaksa Sebut Isinya Hanya Pendapat Kuasa Hukum Saja

Megapolitan
Pemkot Jakarta Timur Cari Dana CSR untuk Renovasi Rumah Korban Kebakaran Bidara Cina

Pemkot Jakarta Timur Cari Dana CSR untuk Renovasi Rumah Korban Kebakaran Bidara Cina

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X