Melihat Alokasi Anggaran untuk Anggota DPRD DKI pada APBD 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pos anggaran pada APBD DKI 2017 yang mendapat perhatian adalah pos anggaran Sekretariat Dewan.

Pada APBD 2017 yang disahkan Senin (19/12/2016) lalu, pos belanja Setwan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 194 miliar atau tepatnya Rp 194.456.464.499.

Rinciannya, belanja langsung sebesar Rp 144.249.355.499 dan belanja tidak langsung sebesar Rp 50.207.109.000.

Belanja ini tidak seluruhnya dialokasikan untuk kebutuhan anggota dewan, tetapi juga dipergunakan untuk kebutuhan pegawai Sekretriat Dewan serta perbaikan dan perawatn gedung DPRD DKI Jakarta.

Ada beberapa kegiatan yang termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, seperti pelaksanaan reses DPRD sebesar Rp 38 miliar pada tahun 2017 atau sebesar Rp 38.090.397.114.

Kemudian, pembahasan badan anggaran DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 3.206.425.000, pembahasan badan legislasi daerah DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 5.827.200.000, pembahasan panitia khusus dan kepanitiaan lainnya sebesar Rp 1.884.125.000, dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 3.599.760.000.

(Baca juga: Ada Kenaikan Anggaran Rp 1,53 Triliun pada APBD 2017, Ini Rinciannya...)

Di sisi lain, APBD juga menanggung biaya kesehatan para anggota dewan. Pada APBD 2017, tercantum anggaran sebesar Rp 1.378.000.000 dalam kegiatan medical check up bagi pimpinan dan anggota dewan.

Penyelenggaraan kegiatan pimpinan dewan sebesar Rp 598.125.000, penyelenggaraan pertemuan asosiasi DPRD dan Forkom Sekretaris DPRD seluruh Indonesia sebesar Rp 1.455.870.000, penyelenggaraan tenaga ahli sebesar Rp 12.146.640.000, dan penanganan perkara hukum DPRD sebesar Rp 500.000.000.

Ada pula pembahasan Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 3.227.145.000, pembahasan Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 729.485.000, serta kunjungan kerja sister city anggota DPRD DKI sebesar Rp 2.073.162.000.

Kemudian, penerimaan tamu luar negeri bagi anggota dan pimpinan dewan sebesar Rp 405.925.000 serta kunjungan kerja komisi-komisi DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 12.575.710.000.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengaku ada kenaikan anggaran dalam pos Sekretariat Dewan.

"Angka pastinya kurang ingat, tetapi memang ada kenaikan. Ini gara-gara untuk BPJS, kenaikan uang perjalanan dinas, dan antisipasi kenaikan UMP (upah minimum provinsi)," kata Yuliadi, saat dihubungi wartawan, Kamis (22/12/2016).

(Baca juga: Sumarsono Dinilai Buka Peluang Munculnya "Anggaran Siluman" di APBD DKI)

Menurut dia, pos anggaran Sekretariat Dewan juga dipergunakan untuk membayar pekerja harin lepas (PHL).

Ada sekitar 60 PHL yang bekerja di Sekretariat Dewan. Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta menyesuaikan gaji PHL dengan nilai UMP 2017 sebesar Rp 3,3 juta tiap bulannya.

"Kan sudah keluar SK Gubernur untuk UMP yang baru, maka kami persiapkan kenaikannya. Ada sekitar 60 orang di sekretariat ya, dan itu di semua dinas yang ada PHL juga anggarannya naik, karena kan nilai UMP naik," kata Yuliadi.