Kompas.com - 23/12/2016, 15:20 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat pengesahan APBD DKI 2017, Senin (19/12/2016). Jessi CarinaPlt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat pengesahan APBD DKI 2017, Senin (19/12/2016).
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti APBD DKI Jakarta 2017 yang disahkan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bersama DPRD DKI.

Ray menganggap ada persoalan besar, terutama mengenai kewenangan berlebihan yang diberikan pemerintah terhadap seorang pelaksana tugas. Sebab, kewenangan Plt setara dengan kepala daerah yang dipilih secara definitif.

"Mengakibatkan siapa pun Plt akan bisa berbuat dan bertindak hampir tanpa kontrol dan desain visi," ucap Ray saat dihubungi wartawan, Kamis (22/12/2016).

Ray menilai visi Sumarsono akan berbeda dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Oleh karena itu, disebut Ray, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Sumarsono tak beraturan.

"Hampir tak masuk akal, hanya hitungan satu bulan, Plt mengubah pencapaian-pencapaian bagus oleh kepala daerah sebelumnya," ujar Ray.

Ray menyinggung APBD DKI Jakarta 2017 yang nilainya Rp 70,19 triliun. Terdapat anggaran-anggaran yang dinilai pemborosan.

Misalnya, pelaksanaan kunjungan kerja pejabat dan staf DPRD DKI Jakarta yang nilainya Rp 45.501.998,00. Selain kunjungan kerja, tercantum kunjungan kerja untuk komisi di DPRD DKI Jakarta yang besarannya mencapai Rp 12,5 miliar.

Pada 2017, untuk pelaksanaan reses anggota DPRD DKI Jakarta dialokasikan senilai Rp 38,09 miliar. Penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.

Termasuk anggaran untuk penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis, yakni Rp 4.302.870.680.

Anggaran yang dibahas bersama pemerintah dan disahkan, tetapi bernilai fantastis, yakni untuk penyediaan jasa makanan dan minuman, DPRD DKI menganggarkan Rp 11.020.320.450.

Sementara penyedia jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor dialokasikan Rp 2.280.504.804.

"Membaca poin APBD DKI yang sekarang, misalnya, seperti kita membaca proses perencanaan, penggunaan, alokasi dana daerah seperti era belum ada reformasi. Tentu hal ini disayangkan," ujar Ray. (Baca: Melihat Alokasi Anggaran untuk Anggota DPRD DKI pada APBD 2017)

Masih ada pintu terakhir APBD DKI 2017 yang telanjur diketok, yakni di Kementerian Dalam Negeri.

Ray menuturkan, Kemendagri masih bisa mempergunakan kewenangannya untuk melakukan koreksi atas anggaran yang ditetapkan oleh Sumarsono dan DPRD DKI.

"Untuk mengembalikan semangat pengelolaan keuangan daerah, terutama sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga, bukan pejabat," kata Ray. (Dennis Destryawan)

Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Tangsel, 125 Pasien Dirawat

Megapolitan
Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Update 17 Mei: Kasus Covid-19 di Depok Bertambah 8

Megapolitan
Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Update 17 Mei: Tambah 8 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, 59 Pasien Dirawat

Megapolitan
Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Jumlah Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Saat Warga Boleh Lepas Masker di Area Terbuka

Megapolitan
Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Cara Aktivasi Akun PPDB Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Pemprov DKI Rencanakan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai Sepanjang 300 Meter pada 2023

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila, Kolonel Priyanto Dianggap Tak Punya Jiwa Sapta Marga

Megapolitan
Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Jadwal Lengkap UTBK SBMPTN 2022 Gelombang I, Simak Perubahannya

Megapolitan
Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Sudin Kesehatan Sebut Tiga Warga Jakarta Pusat Negatif Hepatitis Akut

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Mulai Hari Ini, Waktu Operasional MRT Diperpanjang hingga Pukul 23.00

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

[POPULER JABODETABEK] Pemprov DKI Diprotes karena Gunakan Istilah Genangan Saat Banjir | Kapolda Metro Berpeluang Jadi Pj Gubernur DKI

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang pada Rabu Sore

Megapolitan
10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

10 Rekomendasi Tempat Wisata Alam di Jakarta

Megapolitan
Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Sebut Warga Lebih Senang Menonton, Wagub DKI: Perlu Ada Kampanye Membaca sejak Kecil

Megapolitan
DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

DPRD Depok Ajukan Interpelasi soal KDS, Wakil Wali Kota: Kami Siap Beri Keterangan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.