Kompas.com - 23/12/2016, 19:38 WIB
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusunnya dibongkar oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Ahok mengeluh KUA-PPAS yang dirombak di bawah kepemimpinan Sumarsono. Sebab, KUA-PPAS DKI 2017 yang diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun.

Sementara itu, KUA-PPAS yang disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di bawah Sumarsono, naik menjadi Rp 70,28 triliun. Akhirnya APBD DKI 2017 disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.

"Kita kan cuma Rp 68 triliun, saya enggak tahu, saya sudah cuti. Prinsip saya gini aja lah, saya enggak bisa berdebat, saya enggak ikutin lagi, karena semua KUA PPAS kita kan dibongkar," ucap Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).

Menurutnya, usulan-usulan DPRD DKI di luar KUA-PPAS 2017 harus diatur dengan skala prioritas. Sehingga, bila tak diperlukan harus ditolak.

Ahok mengatakan eksekutif harus memperhatikan anggaran mana yang mesti dikurangi untuk usulan itu.

"Akibatnya apa? Waktu pelaksanaan ada yang lebih prioritas tetapi enggak mau dieksekusi oknum SKPD, karena dia lebih mementingkan eksekusi barang yang menguntungkan dia, bukan untungkan rakyat loh," katanya.

Seperti kasus pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) yang berakhir di meja hijau.

"UPS kan begitu, yang sudah keburu janji dapat komisi, barangnya sudah masuk, itu yang dieksekusi," imbuhnya. (Baca: Sumarsono Dinilai Buka Peluang Munculnya "Anggaran Siluman" di APBD DKI)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengakui ada kenaikan anggaran untuk pos anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2017.

Dari pos anggaran tersebut, beberapa komponen nilainya meningkat untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Jadi ada kenaikan dari komponen untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan buat anggota (DPRD) semuanya. Detailnya saya lupa, tapi waktu itu yang menandatangani kenaikan (anggaran)-nya Pak Ahok bukan Pak Soni," kata Saefullah. (Dennis Destryawan)

Kompas TV Ahok Tak Setuju Plt Gubernur Ikut Tetapkan APBD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka-bukaan Ketua DPRD DKI Saat Makan Bersama Jokowi, Banyak Cerita tentang Jakarta

Buka-bukaan Ketua DPRD DKI Saat Makan Bersama Jokowi, Banyak Cerita tentang Jakarta

Megapolitan
Bantah Terdakwa Investasi Bodong KSP Indosurya Hanya Terancam Hukuman 4 Tahun, Jaksa: Kita Tuntut Maksimal

Bantah Terdakwa Investasi Bodong KSP Indosurya Hanya Terancam Hukuman 4 Tahun, Jaksa: Kita Tuntut Maksimal

Megapolitan
Ini Isi Koper Mencurigakan yang Ditemukan di Gerbang Mapolda Metro Jaya

Ini Isi Koper Mencurigakan yang Ditemukan di Gerbang Mapolda Metro Jaya

Megapolitan
Golkar Bakal Beri Sanksi Wakil Ketua DPRD Depok meski Kasus di Polisi Selesai

Golkar Bakal Beri Sanksi Wakil Ketua DPRD Depok meski Kasus di Polisi Selesai

Megapolitan
Air Tanah Tercemar E. Coli Bisa Sebabkan Stunting, Komisi D DPRD DKI Minta Perhatian Anies

Air Tanah Tercemar E. Coli Bisa Sebabkan Stunting, Komisi D DPRD DKI Minta Perhatian Anies

Megapolitan
Genjot Potensi Ekonomi 2 Daerah, Bank DKI dan Bank Maluku Perkuat Kerja Sama Digital

Genjot Potensi Ekonomi 2 Daerah, Bank DKI dan Bank Maluku Perkuat Kerja Sama Digital

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemprov DKI Lanjut Keruk Lumpur Sungai di 5 Wilayah Secara Serentak

Cegah Banjir, Pemprov DKI Lanjut Keruk Lumpur Sungai di 5 Wilayah Secara Serentak

Megapolitan
Duka Nelayan Muara Angke, Mesin Mati saat Berlayar hingga Kapal Terbalik karena Badai

Duka Nelayan Muara Angke, Mesin Mati saat Berlayar hingga Kapal Terbalik karena Badai

Megapolitan
Pilunya Ibu 7 Anak yang Hanya Bisa Selamatkan Kipas Angin dan Wajan Saat Kebakaran Permukiman di Menteng

Pilunya Ibu 7 Anak yang Hanya Bisa Selamatkan Kipas Angin dan Wajan Saat Kebakaran Permukiman di Menteng

Megapolitan
Air Tanah di Jakut Tercemar E .Coli, Komisi D DPRD DKI Duga Ini Penyebabnya

Air Tanah di Jakut Tercemar E .Coli, Komisi D DPRD DKI Duga Ini Penyebabnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Gurauan Ketua DPRD DKI Ingin 'Nyagub' Lawan Anies, Pengendara Pilih Beli BBM Eceran, BEM SI Demo Suarakan Petani hingga Harga BBM

[POPULER JABODETABEK] Gurauan Ketua DPRD DKI Ingin "Nyagub" Lawan Anies, Pengendara Pilih Beli BBM Eceran, BEM SI Demo Suarakan Petani hingga Harga BBM

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Depok

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Depok

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Utara

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Utara

Megapolitan
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Pusat

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Pusat

Megapolitan
Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Terdakwa Tak Hadir karena Sakit, Sidang Kasus Paspor Meksiko Palsu Ditunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.