Ahok Sebut KUA-PPAS yang Disusunnya Dibongkar oleh Sumarsono

Kompas.com - 23/12/2016, 19:38 WIB
Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum acara konsolidasi Nursita SariCalon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum acara konsolidasi "Apel Siaga Relawan Ahok-Djarot" di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2016) malam.
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disusunnya dibongkar oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.

Ahok mengeluh KUA-PPAS yang dirombak di bawah kepemimpinan Sumarsono. Sebab, KUA-PPAS DKI 2017 yang diajukan eksekutif di bawah kepemimpinan Ahok adalah Rp 68,6 triliun.

Sementara itu, KUA-PPAS yang disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta di bawah Sumarsono, naik menjadi Rp 70,28 triliun. Akhirnya APBD DKI 2017 disahkan dengan nilai Rp 70,19 triliun.

"Kita kan cuma Rp 68 triliun, saya enggak tahu, saya sudah cuti. Prinsip saya gini aja lah, saya enggak bisa berdebat, saya enggak ikutin lagi, karena semua KUA PPAS kita kan dibongkar," ucap Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).

Menurutnya, usulan-usulan DPRD DKI di luar KUA-PPAS 2017 harus diatur dengan skala prioritas. Sehingga, bila tak diperlukan harus ditolak.

Ahok mengatakan eksekutif harus memperhatikan anggaran mana yang mesti dikurangi untuk usulan itu.

"Akibatnya apa? Waktu pelaksanaan ada yang lebih prioritas tetapi enggak mau dieksekusi oknum SKPD, karena dia lebih mementingkan eksekusi barang yang menguntungkan dia, bukan untungkan rakyat loh," katanya.

Seperti kasus pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) yang berakhir di meja hijau.

"UPS kan begitu, yang sudah keburu janji dapat komisi, barangnya sudah masuk, itu yang dieksekusi," imbuhnya. (Baca: Sumarsono Dinilai Buka Peluang Munculnya "Anggaran Siluman" di APBD DKI)

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jakarta Saefullah mengakui ada kenaikan anggaran untuk pos anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta pada APBD DKI 2017.

Dari pos anggaran tersebut, beberapa komponen nilainya meningkat untuk anggota DPRD DKI Jakarta.

"Jadi ada kenaikan dari komponen untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan buat anggota (DPRD) semuanya. Detailnya saya lupa, tapi waktu itu yang menandatangani kenaikan (anggaran)-nya Pak Ahok bukan Pak Soni," kata Saefullah. (Dennis Destryawan)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Megapolitan
2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

Megapolitan
Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Megapolitan
Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Megapolitan
Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Megapolitan
[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

Megapolitan
Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Megapolitan
Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Megapolitan
Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Megapolitan
Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Megapolitan
Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Megapolitan
Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Megapolitan
Lion Air Hentikan Operasional Mulai 5 Juni sampai Waktu yang Belum Ditentukan

Lion Air Hentikan Operasional Mulai 5 Juni sampai Waktu yang Belum Ditentukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X