Kompas.com - 28/12/2016, 08:37 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengatakan terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur tentang penerapan sistem elelctronic road pricing (ERP) dengan menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC).

Syarkawi menjelaskan, indikasi pelanggaran tersebut terkait sistem jalan berbayar itu yang hanya bisa menggunakan sistem DSRC.

Syarkawi menilai, Pergub ini dapat menahan dan mempersempit ruang persaingan yang ada pada tender, sehingga vendor dengan teknologi lain seperti radio frequency identification (RFId) atau global positioning system (GPS), tidak dapat masuk ke ranah persaingan.

"KPPU menilai adanya potensi pelanggaran pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta dimaksud," ujar Syarkawi melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (27/12/2016) malam.

(Baca: Dishub Jelaskan Penyebab Tak Ada Lagi Gerbang ERP di Jalan Sudirman)

Untuk itu, Syarkawi mengatakan akan mengawal serta melakukan pendampingan terhadap kebijakan ERP yang hendak dilaksanakan.

“KPPU akan mengawal dengan ketat komitmen dalam upaya pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, dan memberikan pendampingan terhadap kebijakan masalah ERP ini," ujar Syarkawi.

(Baca: Ahok: Ganjil Genap Lebih Baik dari "Three In One", tetapi Tidak Sesempurna ERP)

Adapun penerapan ERP di Jakarta masih sebatas wacana dan disiapkan salah satunya dengan menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem pelat nomor ganjil genap.

Kompas TV ERP Bakal Jadi Pengganti "3 in 1"?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan M Taufik Belum Juga Mengundurkan Diri dari Keanggotaan DPRD DKI Jakarta...

Ini Alasan M Taufik Belum Juga Mengundurkan Diri dari Keanggotaan DPRD DKI Jakarta...

Megapolitan
2 Kontainer, 1 Mobil, dan 1 Motor Hangus Terbakar di Sebuah Gudang di Cakung

2 Kontainer, 1 Mobil, dan 1 Motor Hangus Terbakar di Sebuah Gudang di Cakung

Megapolitan
Ini Alasan LPSK Tak Bisa Lanjutkan Asesmen terhadap Istri Ferdy Sambo...

Ini Alasan LPSK Tak Bisa Lanjutkan Asesmen terhadap Istri Ferdy Sambo...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: 3 Wilayah di Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: 3 Wilayah di Jakarta Berpotensi Hujan Petir Disertai Angin Kencang Siang hingga Sore

Megapolitan
Ketua RT Sebut Istri Ferdy Sambo Menangis di Kamar Saat Penggeledahan

Ketua RT Sebut Istri Ferdy Sambo Menangis di Kamar Saat Penggeledahan

Megapolitan
Fraksi PDI-P Desak Guru yang Paksa Siswi Pakai Jilbab Diberi Sanksi Tegas

Fraksi PDI-P Desak Guru yang Paksa Siswi Pakai Jilbab Diberi Sanksi Tegas

Megapolitan
Ganjaran Petugas PPSU yang Aniaya Sang Kekasih: Pelaku Tetap Ditahan, Meski Korban Enggan Lapor

Ganjaran Petugas PPSU yang Aniaya Sang Kekasih: Pelaku Tetap Ditahan, Meski Korban Enggan Lapor

Megapolitan
8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.